Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Daerah dengan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 dapat menggelar pembelajaran tatap muka (PTM).
“Saya sudah menerbitkan edaran baru. PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang pada satuan pendidikan di daerah PPKM level 2,” terang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Jumat (4/2).
Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 03 tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi COVID-19.
Baca Juga:
Kasus COVID-19 Ditemukan di 11 Sekolah Kota Solo
Menurut Yaqut, edaran tertanggal 3 Februari 2022 ini terbit sebagai panduan yang mengatur diskresi pelaksanaan Keputusan Bersama 4 Menteri.
Diskresi diberikan dengan mempertimbangkan peningkatan kasus penularan COVID-19.
Pemberian diskresi ini juga sudah menjadi kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan di daerah PPKM level 1, level 3, dan level 4, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama 4 Menteri,” tutur Yaqut.
Baca Juga:
Kasus COVID-19 di Sekolah Kota Bogor Melonjak Dua Kali Lipat
Edaran juga mengatur tentang penghentian sementara PTM terbatas pada satuan Pendidikan.
Disebutkan dalam edaran ini bahwa penghentian sementara PTM tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.
“Orangtua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh (PJJ),” tegas Yaqut.
Yaqut meminta kepala kanwil Kemenag provinsi dan kepala kantor Kemenag kabupaten/kota bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas.
Proses pengawasan harus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan. Pengawasan juga terkait pelaksanaan surveilans perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.
“Kanwil provinsi dan kankemenag kabupaten/kota juga saya minta mengawasi percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik,” jelas dia.
“Mereka juga harus memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri,” tandasnya. (Knu)
Baca Juga:
Gibran Bakal Berlakukan PTM 50 Persen
