Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Menteri Hak Asasi Manusia (Men-HAM), Natalius Pigai meluruskan Presiden Prabowo Subianto bukan mengkritik seluruh ilmuwan di Indonesia.
Menurut dia, oknum pakar yang disentil Presiden merujuk seseorang bergelar akademis tinggi sering kali memanipulasi kepakarannya demi kepentingan politik praktis maupun agenda kelompok tertentu.
Yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah kelompok-kelompok yang merangkap berbagai jabatan. Kelompok intelektual, pakar, tapi merangkap dirinya sebagai aktivis, dirinya sebagai buzzer, dirinya sebagai influencer, dirinya sebagai haters, dirinya sebagai pendukung A, pendukung B, dirinya sebagai kelompok kepentingan,
Menteri HAM Natalius Pigai, saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (22/9).
Baca juga:
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
Ciri-Ciri Pakar Eks Menteri yang Disentil Prabowo
Bahkan, Pigai secara terbuka mengungkapkan ada salah satu pakar yang pernah menjadi menteri masuk kategori dalam kritik Kepala Negara.
Namun, MenHAM tidak bersedia mengungkap detail nama identitasnya, hanya memberikan petunjuk latar belakang jejak kariernya politik dan akademis, serta kesibukannya sosok itu belakangan ini
Yang tadi saya bilang, ada salah satu, di mana-mana disebut memang dia profesor, doktor bidang hukum tata negara. Tapi dia menteri dulu, setelah itu anggota DPR RI partai politik, setelah itu jadi pimpinan lembaga tinggi negara, setelah itu jadi aktivis, setelah itu jadi calon pimpinan negara, setelah itu sekarang pengelola sosial media,
Menteri HAM Natalius Pigai
Baca juga:
Aparat Hukum Masuk Tim Pelabelan Status Aktivis HAM, Ini Alasan Menteri Pigai
Pigai Pakai Argumen 'The Death of Expertise'
Guna memperkuat argumentasinya, Pigai mengutip konsep buku populer The Death of Expertise karya Tom Nichols yang membedah rontoknya otoritas kepakaran di era ledakan informasi media sosial.
Yang dikritik Presiden adalah pakar post-truth yang membungkam, membenamkan kebenaran. Pakar post-truth,
lanjut Pigai menyinggung maraknya manipulasi fakta di ruang publik.
Meski begitu, Menteri HAM menegaskan kondisi di atas tetap perlu dibedakan dengan ilmuwan atau ahli yang menyampaikan pandangan berdasarkan kapasitas keilmuannya.
"Beda dengan ilmuwan, dengan pakar ya. Ilmuwan itu beda, Bapak Presiden memuji, menghormati ilmuwan. Yang menasihati Presiden itu adalah ilmuwan semua," tandas Menteri Pigai, dilansir dari Antara. (*)
