Membongkar Kekuatan Politik Jusuf Kalla

MerahPutih Politik - Jangan pandang sebelah mata pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan jangan pernah mendikte dirinya untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Setidaknya, itu yang diisyaratkan seorang analis politik dari Pusat Studi Politik (Puspol) Ubedilah Badrun. Ia berpendapat, apa yang dikatakan Presiden Jokowi adalah "warning" untuk meredam gonjang-ganjing politik dari berbagai kelompok guna mendorong reshuffle. Dalam perspektif komunikasi politik, menurut Ubed sapaan akrabnya, hal tersebut merupakan tindakan yang sangat tepat.

Di sisi lain, hal itu sesuai dengan norma dan sistem politik yang berlaku. Tapi dalam praktiknya, politik hari ini cenderung liberalistik, di mana setiap kontestan wajib membutuhkan kapital. Yang disebut politik transaksional adalah setiap pendukung politik dari presiden memiliki keinginan dan harapan besar agar mendapatkan kue kekuasaan di dalam tubuh kabinet.

"Jadi bedakan antara memahami kalimat normatif dari presiden terkait dengan reshuffle itu dengan praktik politik yang ada. Tapi yang praktiknya bisa bertentangan itu, itu yang terjadi di dalam praktik politik kita," kata Ubed saat dihubungi merahputih.com, Jumat (8/1).

Lantas bagaimana dengan pertarungan politik antara Jokowi dengan JK. Ubed yang juga seorang dosen ini menyatakan, perang dingin Jokowi dengan JK sudah terjadi sejak pembentukan kabinet pertama kali.

Hal itu yang kemudian menjadi penyebab diundurnya pengumuman kabinet jilid pertama. Sebab, ada keinginan dari Presiden dan Wakil Presiden yang belum terpenuhi secara utuh. Hal ini dapat dikatakan ada tiga golongan dalam oligarki saat ini.

Pertama, oligarki presiden dan relawannya, kedua oligarki JK dengan kekuatan finansialnya dan ketiga oligarki PDIP dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Nah, ini yang memengaruhi postur kabinet saat pertama kali dibentuk. Sehingga semua tiga kekuatan itu dipenuhi," ujarnya.

Namun di tengah jalan, Jokowi sadar, ternyata ada kekuatan lain dari parpol, kekuatan itu ada di Jusuf Kalla. JK memang tak ada dukungan dari parpol dan memang tidak ada yang mendorong JK sebagai calon wakil presiden secara institusi parpol. JK sendiri ternyata tidak didukung oleh parpol bahkan relawan sama sekali tidak mendukung. Lantas mengapa begitu? Ternyata kekuatan finansiallah yang menjadi faktor utama JK mendapatkan kursi empuk di pucuk kekuasaan. Hal itu jugalah yang membuat posisi tawar JK lebih tinggi dalam menempatkan kaki tangannya di tubuh kabinet.

Diketahui, yang menjadi "kaki tangan" JK di antaranya adalah Sudirman Said, Rini Sumarno, Sofyan Djalil, Darmin Nasution, Yuddy Chrisnandi, Ferry Mursidan Baldan dan lain-lain. Itu semua adalah kekuatan strategis JK dalam mendapatkan kursi kabinet.

Dan, saat kelompok-kelompok politik tahu bahwa JK mendapakan kursi banyak, itu kemudian membuat kabinet tidak stabil sehingga terjadi saling menyerang satu sama lain. Hal itu terjadi dalam satu tahun ini, dalam situasi ini tidak menguntungkan kabinet maka reshuffle jilid pertama terjadi, hal tersebut diketahui guna mengurangi kursi menteri dari suami Mufida Kalla itu.

Tapi ternyata belum cukup. Banyak kekuatan di tubuh kabinet yang menjadi kaki tangan Jusuf Kalla.

"Jadi saya melihat, Jokowi menyadari itu, karena itu, dan ternyata relawan tidak suka dengan keadaan itu. PDIP juga tidak suka, karena PDIP melihat sebagai partai pemenang kursinya sedikit. Itu peta politik yang membuat Jokowi sadar harus ada reshuffle jilid II," ungkapnya.

Bukan JK namanya kalau tak bertarung, sejumlah kegaduhan politik dalam beberapa waktu terakhir diduga sebagai cara JK untuk melakukan manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi. Salah satunya adalah ketika Menteri Yuddy Chrisnandi membual rilis kinerja seluruh kementerian. Kasus lainnya adalah yang dilakukan dalam Menteri ESDM Sudirman Said dalam kasus "papa minta saham".

"Reshuflle kali ini kencang, karena relawan juga ngotot mendorong reshuffle. JK juga mempertahankan kaki-kakinya di kabinet itu dan PDIP juga ngotot akan mendapatkan kursi tambahan," papar Ubedilah. (dit)


BACA JUGA:

1. Ubedilah: Reshuffle Bukti Lemahnya Konsolidasi Elit Politik
2. Pengamat: Reshuffle Kabinet Harus Besar-Besaran
3. "Reshuffle Kabinet Hak Presiden Bukan PDIP"
4. Rakernas PDIP Dipastikan Tak Bahas Reshuffle Kabinet
5. Muhaimin Iskandar: Reshuffle Tidak Dilakukan dalam Waktu Dekat