Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Isu reshuffle (perombakan) kabinet kembali muncul dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Bermula ketika Jokowi melontarkan pernyataan sudah memikirkan reshuffle hingga pembubaran lembaga agar pemerintahan berjalan cepat di tengah penanganan COVID-19.
Presiden Jokowi melontarkan ancaman reshuffle di hadapan para menteri saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020. Sepuluh hari berselang, pernyataan itu mencuat ke publik setelah video akun YouTube Sekretariat Presiden mengunggahnya pada Minggu (28/6).
Baca Juga:
Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet
Saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelan kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis akibat pandemi COVID-19. Beberapa menteri disebut lamban bekerja. Dari sana, Jokowi kemudian melontarkan "ancaman" bahwa ia sudah siap reshuffle untuk merespons keadaan di pemerintahan.
Jika ancaman Jokowi terhadap para menteri di tengah pandemi COVID-19 ini benar terjadi, berarti menjadi reshuffle kelima Jokowi dan pertama dalam kepemimpinanya bersama Wapres Ma'ruf Amin.
Jokowi setidaknya sudah empat kali melakukan perombakan kabinet. Semuanya dilakukan pada pemerintahan Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla (JK).
Jokowi-JK dilantik pada 20 Oktober 2014. Reshuffle pertama kabinet Jokowi-JK terjadi pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan setelah pelantikan.
Kemudian secara berturu-turut, reshuffle kedua dilakukan pada 27 Juli 2016 atau dua tahun setelah pelantikan. Reshuffle ketiga 17 Januari 2008 atau empat tahun setelah pelantikan. Reshuffle terakhir dilakukan Jokowi pada 15 Agustus 2008.
Reshuffle kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin sangat mungkin terjadi dalam waktu dekat. Jika lihat di periode pertama, reshuffle dilakukan kurang dari satu tahun. Apalagi, Jokowi sudah memberikan sinyal kuat bahwa hal itu akan dilakukan karena sangat mendesak agar penanganan COVID-19 berserta dampak ekonomi cepat teratasi.
Jokowi bukan pertama kali menyebut kata "reshuffle" untuk menyiratkan penilaian kepada para pembantunya. Seperti dilakukan pada periode pertama, Jokowi menyinggung tentang isu reshuffle saat menghadiri haul Taufik Kiemas, Juni 2016.
“Saya ingin klarifikasi mengenai menteri NU (Nahdlatul Ulama). Tadi diam-diam saya hitung ada enam, jadi NU ada. Muhammadiyah karena Haedar (Haedar Nasir) enggak tanya, saya enggak menghitung," kata Jokowi menanggapi pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang sempat mempertanyakan keberadaan menteri NU di Kabinet Kerja.
"Saya jadi ingat reshuffle kalau begini,” kata Presiden Jokowi. Saat itu, isu "jatah" menteri dari partai dan golongan pendukung memang sedang ramai diperbincangkan.
Jokowi beralasan perombakan kabinet untuk mempercepat kerja. Moto "kerja, kerja, kerja" terus dibawa di periode kedua kepemimpinan.
Pada reshuffle jilid II saat bersama JK misalnya, Jokowi menegaskan ingin kabinet berjalan cepat, efektif, dan saling mendukung. Saat itu, tantangan kemiskinan dikedepankan.
"Kita harus membuka lapangan kerja seluas-luasnya untuk rakyat, untuk mengurangi pengangguran, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Jokowi sebelum pengumuman.
Itu juga yang dikatakan Jokowi setelah lima bulan terjadi reshuffle pertama. Jokowi meminta para menteri fokus bekerja tanpa bayang-bayang pergantian.
"Saya harap kita semua bekerja saja dengan baik. Urusan angkat dan ganti menteri biar jadi urusan saya," kata Presiden Jokowi melalui akun Twitter-nya. Enam bulan kemudian terjadi reshuffle kedua.
Baca Juga:
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin berpendapat, ancaman Jokowi beberapa waktu lalu untuk melakukan reshuffle merupakan strategi komunikasi politik untuk menekan para pembatunya untuk giat bekerja.
"Itu strategi komunikasi politik Istana agar menteri bekerja keras dan agar para menteri tidak bisa tidur. Karena takut di-reshuffle (diganti)," ujar Ujang kepada wartawan, Senin (29/6) lalu.
Lalu benarkah itu hanya ancaman gertak sambal? Sepertinya, jika melihat rekam jejak jokowi merombak kabinet, hal itu tidak lagi main-main. Dalam waktu dekat, beberapa menteri bisa angkat kaki dari pemerintahan.
Isu-isu reshuffle dilontarkan Jokowi sebagai penilaian terhadap kinerja para menterinya di hadapan publik. Jokowi melecut mereka agar tetap bekerja, sementara penilaian hingga pencopotan tetap menjadi hak pregratif dirinya sebagai Presiden.
"Itu prinsip ya. Saya ulang, yang menilai kinerja menteri itu adalah presiden. Itu prinsip," kata Jokowi menanggapi terkait penilaian kinerja kementerian/lembaga yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada awal tahun 2016 lalu.
Jokowi juga pernah menjawab isu reshuffle yang berkembang melalui Twitter. Saat itu, pada pertengahan 2016 jelang reshuffle jilid II, Jokowi menyatakan bahwa kabinet baru akan segera diumumkan.
Jokowi memang tak hanya berbicara langsung di depan para pembantunya. Ketika isu reshuffle jilid II kabinet Jokowi-JK jadi perbincangan, di Twitter memang tengah ramai beberapa menteri mencuit tentang nasib mereka di pemerintahan.
"Kabinet baru akan segera diumumkan. Dukungan rakyat sangat penting untuk keberhasilan pemerintah," kata Jokowi lewat akun Twitter resminya dengan tanda "Jkw" di akhir tulisan, artinya ditulis oleh Jokowi sendiri, 27 Juli 2016.
Saat itu, jelang reshuffle kedua Kabinet Kerja Jokowi-JK, di media massa dan media sosial isu tersebut sangat kencang. Jokowi butuh dukungan rakyat untuk mencopot beberapa menteri yang dirasa perlu.
Respons masyarakat tak selamanya positif. Perjalanan pemerintahan Jokowi-JK yang baru dua tahun memunculkan pertanyaan terlalu cepat perombakan kembali dilakukan, setelah sebelumnya reshuffle dilakukan hanya dalam waktu sepuluh bulan setelah pelantikan.
Selain isu "cepat gonta-ganti" pembantu, persaingan pilpres masih terasa hangat. Kritik pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno masih cukup keras terhadap jalannya pemerintahan.
Baca Juga:
Jokowi Marah Ancam Reshuffle Dianggap Refleksi Kecewa ke Diri Sendiri
Lalu bagaimana dengan reshuffle kabinet di awal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin? Dorongan publik untuk penanganan COVID-19 lebih cepat dan penanganan dampak ekonomi yang mendesak bisa menjadi sinyal kuat bahwa reshuffle benar-benar akan dilakukan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, pengamat politik Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun menilai, kemarahan Jokowi dalam rapat kabinet justru menunjukkan kegagalan mengendalikan para menteri.
“Jadi pidato Jokowi marah sebenarnya ekspresi emosional dari kegagalannya sekaligus kekacauan mengendalikan para menteri," kata Ubedilah, Kamis (2/7).
Jadi, apakah kemarahan Jokowi hanya ekspresi kekesalan semata atau benar-benar ancaman? Sekali lagi rombak-merombak kabinet itu menjadi hak preogatif Jokowi.
Seperti kata Jokowi pada tahun 2016 lalu saat masih bersama Jusuf Kalla, "Kamu juga tidak usah ikut dorong-dorong, dikte-dikte. Itu hak prerogatif Presiden," canda Jokowi. Selang enam bulan setelah jawaban depan media itu, Jokowi melakukan reshuffle jilid II. (*)
Baca Juga:
