Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menteri sampai mengancam akan mereshuffle mereka dianggap pengamat sebagai refleksi kekecewaan Kepala Negara akan dirinya sendiri. Apalagi para menteri yang dia tunjuk sendiri gagal dalam menangani krisis akibat pandemi COVID-19.
"Jokowi kecewa dengan pilihan sendiri," kata Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman, dalam keterangan yang dirilis Selasa (30/6).
Menurut Ferdy, rasa marah dan kecewa Jokowi dengan kinerja menteri itu masuk akal. Namun, lanjut dia, kondisi ini di sisi lain menunjukkan dalam penunjukkan anggota kabinet lalu lebih dipengaruhi kompromi politik, ketimbang kompetensi menteri.
Baca Juga:
"Kabinet Jokowi Jilid II lebih mengakomodir kepentingan elit dan kepentingan bisnis-politik. Orang-orang kompeten dalam kabinet tak banyak, lebih banyak partisan dari partai politik, utusan komunitas bisnis dan kepentingan kesukuan dan kewilayahan," tutur dia.
Ferdi mencontohkan lemahnya kinerja menteri di sektor kesehatan dan pertanian adalah dua sektor yang benar-benar diuji di masa krisis. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, kritik dia, pernyataan-pernyatanya seringkali membingungkan, tidak menggunakan rujukan sains, para virulogi dan epideumogi dalam menganalisis persoalan COVID-19.
"Menteri pertanian (Syahril Yasin Limpo) tak menunjukan kinerja memadai mengatasi COVID-19 dan menjaga ketersedian pangan dan stok bahan-bahan pangan di pasar," imbuh dia.
Lalu, Ferdi juga mencontohkan kinerja Kementerian Telekomunikasi dan Informasi (Kominfo) di bawah kepemimpinan Johny G Plate juga bermasalah terkait pembatasan akses internet dan media sosial di sejumlah tempat beberapa waktu lalu. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mendapat kritik yang sama terkait ketidakmampuan Ditjen Imigrasi mendeteksi buronan KPK Harun Masiku, yang juga merupakan kader PDIP rekan separtai Menkumham.
Kementerian kelautan sejak ditinggalkan Susi Pudjiastuti juga dinilai mengalami pengunduran luar biasa. Berbagai kebijakan kontroversi belakangan, seperti ekspor lobster dan centang adalah langkah mundur di kementerian yang kini dipimpin Edhy Prabowo itu.
Ferdy menyoroti kasus-kasuk illegal fishing yang gencar dilakukan menteri Susi pada periode pertama Jokowi tak lagi bergaung. "Jika ingin memperkuat poros Maritim, Kementerian Kelautan perlu diganti," ujar dia.
Lebih jauh, Ferdy berharap keberanian Jokowi untuk benar-benar mencopot para pembantunya yang berkinerja buruk sebagai momentum berharga untuk Indonesia bisa melompat maju ke depan. "Agar ada muka-muka baru yang membawa pembaharuan di kementerian," tutup peneliti politik asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. (Knu)
Baca Juga:
Istana Buka Motif Jokowi Ancam Reshuflle Baru Dibuka ke Publik Telat 10 Hari
