Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 11 Mei 2022
Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Foto : Arief/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Nasdem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 hingga 16 Juni 2022 di Jakarta.

Dalam agenda itu, DPP Nasdem akan menampung masukan dari wilayah ihwal sosok capres yang akan diusung dari partai besutan Surya Paloh itu.

Baca Juga

Anies Baswedan Jadi Kandidat Terkuat Capres NasDem

Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan soal mekanisme pengusulan tiga nama capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024. Tiga nama tersebut akan diserahkan kepada Surya Paloh saat Rakernas.

"Sejuah ini gambarannya, satu DPW (dewan pimpinan wilayah) mengusulkan satu nama (calon presiden)," kata Willy saat dikonfirmasi, Rabu (11/5).

Willy mengatakan, besar kemungkinan nama yang diusulkan oleh seluruh DPW lebih dari 3 nama capres. Nama-nama tersebut, akan digodok oleh steering committee dan komisi rekomendasi untuk menghasilkan tiga nama yang akan diserahkan kepada Surya Paloh.

"Iya benar, bisa lebih dari tiga nama. Ini lagi kita susunan mekanisme apakah yang terbanyak dari DPW tersebut (yang dipilih menjadi tiga nama)," jelas dia.

Baca Juga

Nasdem Ajukan Syarat kepada Demokrat Jika Ingin Berkoaliasi

Setelah diputuskan 3 nama, kata Willy, DPP Nasdem akan menyerahkan tiga nama tersebut kepada Surya Paloh dan langsung diumumkan pada saat Rakernas tersebut. Ketiga nama itu akan dikomunikasikan oleh Surya Paloh dengan pimpinan partai lain untuk membangun koalisi di Pilpres 2024.

"Pak Surya nanti akan komunikasi tiga nama itu ke beberapa partai, lalu diputuskan satu nama yang diusung Nasdem," tutup Willy. (Pon)

Baca Juga

Andika Perkasa Masuk Radar Capres NasDem

#Partai Nasdem #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan