Mekanisme Pengusulan Tiga Nama Capres yang Akan Diusung Nasdem
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Foto : Arief/Man/DPR
MerahPutih.com - Partai Nasdem akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 15 hingga 16 Juni 2022 di Jakarta.
Dalam agenda itu, DPP Nasdem akan menampung masukan dari wilayah ihwal sosok capres yang akan diusung dari partai besutan Surya Paloh itu.
Baca Juga
Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menjelaskan soal mekanisme pengusulan tiga nama capres yang akan diusung Nasdem di Pilpres 2024. Tiga nama tersebut akan diserahkan kepada Surya Paloh saat Rakernas.
"Sejuah ini gambarannya, satu DPW (dewan pimpinan wilayah) mengusulkan satu nama (calon presiden)," kata Willy saat dikonfirmasi, Rabu (11/5).
Willy mengatakan, besar kemungkinan nama yang diusulkan oleh seluruh DPW lebih dari 3 nama capres. Nama-nama tersebut, akan digodok oleh steering committee dan komisi rekomendasi untuk menghasilkan tiga nama yang akan diserahkan kepada Surya Paloh.
"Iya benar, bisa lebih dari tiga nama. Ini lagi kita susunan mekanisme apakah yang terbanyak dari DPW tersebut (yang dipilih menjadi tiga nama)," jelas dia.
Baca Juga
Setelah diputuskan 3 nama, kata Willy, DPP Nasdem akan menyerahkan tiga nama tersebut kepada Surya Paloh dan langsung diumumkan pada saat Rakernas tersebut. Ketiga nama itu akan dikomunikasikan oleh Surya Paloh dengan pimpinan partai lain untuk membangun koalisi di Pilpres 2024.
"Pak Surya nanti akan komunikasi tiga nama itu ke beberapa partai, lalu diputuskan satu nama yang diusung Nasdem," tutup Willy. (Pon)
Baca Juga
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Legislator NasDem Ingatkan Program Sekolah Rakyat Harus Fokus di Daerah Tertinggal
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021