Megawati Serukan Kader PDIP Ciptakan Suasana Damai

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Kamis, 17 November 2016
Megawati Serukan Kader PDIP Ciptakan Suasana Damai

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri didampingi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengadakan rapat konsolidasi seluruh DPD di DPP PDIP, Jakarta, Kamis 17/11. (Foto: Merah Putih/ Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kadernya untuk tenang, menjaga diri, dan turut serta mendukung terciptanya situasi aman dan damai di seluruh Indonesia selama proses Pilkada serentak tahun 2017.

"Kader PDI Perjuangan diminta tenang, menjaga diri, dan turut menciptakan situasi aman dan damai," kata Megawati Soekarnoputri seperti dilansir Antara News di kantor DPP PDI Perjuangan, di Menteng, Jakarta, Kamis (17/11).

Menurut Megawati, PDI Perjuangan akan menjalankan tugas sebagai perekat kebangsaan, menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan memastikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dijaga dan dibumikan.

Dia menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

"Pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan maupun masyarakat di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk bekerja semaksimal mungkin guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju Indonesia Raya.

Sebelumnya, Megawati memimpin rapat koordinasi antara DPP dan DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2017.

Menyikapi penyelenggaraan pilkada yang akan diselenggarakan di 101 daerah di Indonesia, Megawati mengatakan, Indonesia adalah negara hukum.

Menurut dia, hukum berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

"Terkait dengan penetapan status tersangka kepada saudara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses hukum," tegasnya. (Luh)

BACA JUGA:

  1. Di Depan Massa PDIP, Megawati Singgung Soal Massa Bayaran untuk Jegal Ahok
  2. Megawati Kritik Anak Muda yang Bully Presiden Jokowi di Medsos
  3. Megawati Dampingi Pendaftaran Pasangan Ahok-Djarot di KPUD Jakarta
  4. Bawaslu : Bukan Pidana Menolak Kampanye Ahok-Djarot
  5. PBNU Angkat Bicara terkait Penetapan Ahok Jadi Tersangka
#PDIP #Jusuf Kalla #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan