Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Mula AkmalMula Akmal - Senin, 13 Juni 2022
Mayoritas Publik Setuju Jokowi Reshuffle Kabinet

Ilustrasi - Acara pengucapan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8). ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma 

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Charta Politika Indonesia merilis hasil survei bertajuk 'Membaca Situasi Politik dan Konstelasi Elektoral pasca Rakernas Projo', Senin, (13/6).

Salah satu hasilnya mengindikasikan mayoritas publik setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet.

Baca Juga:

Anggota DPR PDIP Sarankan Jokowi Reshuffle Menteri Non-parpol Kebelet Nyapres

Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, dalam hasil survei ini ditemukan sebanyak 63,1 persen responden setuju Presiden Jokowi merombak Kabinet Indonesia Maju.

"Ketika kita uji lebih lanjut, bahkan 63,1 persen menyatakan setuju dilakukan reshuffle. Isu ini menjadi menarik menurut saya dalam isu beberapa hari ke depan," kata Yunarto, Senin (13/6).

Menurut Yunarto, angka tersebut menciptakan jarak atau gap antara nilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden dengan penilaian publik terhadap para menteri.

Di mana, dalam hasil survei tersebut ada sekitar 68 persen responden merasa puas dengan kinerja Jokowi-Maruf, namun hanya 53,5 persen yang menyatakan puas dengan kinerja menteri.

Artinya, kata Yunarto, ada sesuatu yang salah. Ketika gapnya menjadi sangat besar antara tingkat kepuasan terhadap pemerintah dengan tingkat kepuasan terhadap menteri.

Baca Juga:

Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet pada Bulan Ini

"Padahal menteri, kita tahu adalah orang yang dianggap dan menjalankan pemerintahan tersebut," imbuhnya.

Sedangkan, dari hasil survei tersebut didapati hasil hanya ada 24,3 persen publik yang tidak setuju jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

Yunarto melanjutkan, dari hasil tersebut, maka bisa dijadikan hipotesa jika reshuffle benar dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hal itu berpotensi akan menjadi faktor pendorong naiknya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf.

"Dengan catatan memang reshuffle didasarkan pada kebutuhan kinerja," pungkasnya.

Survei Charta Politika ini dilakukan pada 23 Mei-2 Juni 2022 dengan metode wawancara tatap muka. Penentuan sampel pada survei dilakukan dengan metode multistage random sampling, terhadap 1.200 responden dengan margin of error sebesar 2,83% dan quality control 20 persen dari total sampel. (Pon)

Baca Juga:

Isu Reshuffle Kabinet, PAN Dinilai Rugi jika Tak Dapat Kursi Menteri

#Presiden Jokowi #Presiden Joko Widodo #Jokowi #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Ayah Wapres Gibran Rakabuming Raka ni menegaskan pihaknya akan hadiri sidang asalkan surat panggilan diterima.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Akan Dipanggil sebagai Saksi Pelapor Fitnah Ijazah Palsu, Jokowi: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Jaksa akan memanggil Jokowi dan Syarif di persidangan pada Kamis (5/11).
Dwi Astarini - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi akan Dihadirkan dalam Sidang Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu yang Menjerat Roy Suryo dan Dr Tifa
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Jaksa akan menghadirkan Jokowi sebagai saksi dalam sidang Roy Suryo pekan depan. Roy menyebut kehadiran mantan presiden itu telah lama dinantikan.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Oktober 2026
Jokowi Dijadwalkan Jadi Saksi Sidang Hoaks Ijazah Palsu, Roy Suryo: Ditunggu Masyarakat Satu Indonesia
Indonesia
Kristomei Sianturi Gantikan Suharyanto Jadi Kepala BNPB, ini Profilnya
Kristomei Sianturi resmi menggantikan Suharyanto menjadi Kepala BNPB. Berikut profil dan rekam jejaknya.
Soffi Amira - Kamis, 15 Oktober 2026
Kristomei Sianturi Gantikan Suharyanto Jadi Kepala BNPB, ini Profilnya
Indonesia
Prabowo Lantik Dua Wamenhan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon
Prabowo melantik Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon sebagai Wamenhan. Maulana Bungaran dan Alim Setiawan Slamet juga mendapat jabatan baru.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Prabowo Lantik Dua Wamenhan Baru, Ini Pembagian Tugas Yusuf Jauhari dan Richard Tampubolon
Indonesia
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Kasum TNI Letjen Richard Tampubolon menyatakan siap ditempatkan di mana saja saat mendatangi Istana. Namanya dikabarkan masuk bursa Wamenhan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Oktober 2026
Tiba di Istana Negara, Richard Taruli H Tampubolon Bakal Dilantik Jadi Wamenhan?
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Jokowi menegaskan negara Indonesia punya mekanisme demokrasi yang harus dilalui, sesuai dengan konstitusi serta sesuai aturan hukum yang berlaku.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Gibran Didesak Pemakzulan dan tak Bisa Maju Pilpres 2029, Jokowi: tak Masalah
Indonesia
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Ia mengatakan setiap negara memiliki sistem pendidikan berbeda-beda. Atas dasar tersebut, Wapres Gibran telah melalui tahapan pendidikan itu.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Putusan MK tak Temukan Bukti Ijazah Gibran Setara SMA, Jokowi: Kalau tak Lulus SMA enggak Bisa S-1
Indonesia
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Jokowi menyilakan untuk mengikuti mekanisme demokrasi yang tersedia.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Oktober 2026
Wacana Pemakzulan Gibran, Jokowi: Ikuti Mekanisme Demokrasi
Bagikan