Maxima Harap Keuangan Inklusi Indonesia Lebih Terprogram

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 13 Februari 2018
Maxima Harap Keuangan Inklusi Indonesia Lebih Terprogram

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima (kiri). (Antara Foto/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Ratu Maxima dari Belanda mengharapkan keuangan inklusi Indonesia lebih terprogram di seluruh wilayah.

"Jadi Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa ke depan itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar juga bisa kemudian melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by address, aksesnya itu jelas, kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/2).

Menteri Puan menerima kunjungan Ratu Maxima di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (Baca juga: Mulai Banyak Digunakan, Ini Kelemahan Uang Elektronik)

Ratu Maxima yang datang dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan (United Nations Secretary General's Special Advocate/UNSGSA for Inclusive Finance for Development) tiba bersama delegasinya pada pukul 12.10 WIB.

Pada pertemuan itu, seperti dilansir Antara Puan menyampaikan upaya-upaya dan capaian pemerintah Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat di negara itu. Untuk itu, Ratu Maxima mengapresiasi usaha Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan.

"Tentu saja beliau (Ratu Maxima) mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan keuangan inklusinya sehingga berharap bahwa ke depannya keuangan inklusi yang ada di Indonesia itu nantinya bisa lebih besar dan lebih simpel, sederhana daripada sekarang yang sudah dilakukan," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Ratu Maxima, Puan memaparkan antara lain Indonesia sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada 19,7 juta anak sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK yang mana mereka menerima bantuan nontunai untuk pendidikan melalui bank pemerintah atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). (Baca juga: Seberapa Perlu Payment Gateway untuk Bisnis Kamu?)

Bank yang terhimpun dalam Himbara, yakni PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.

Puan juga menjelaskan kepada Ratu Maxima yang fokus pada inklusi keuangan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditingkatkan dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2018 juga dilakukan secara nontunai.

Pada skema bantuan itu, setiap ibu dari KPM mendapatkan bantuan nontunai sebesar Rp 1.890.000 setiap tahun yang diterima setiap tiga bulan melalui bank.

Kemudian, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM yang menerima Rp 110.000 setiap bulan dan membelanjakan dana bantuan itu untuk membeli pangan seperti beras dan telur di elektronik-warung gotong royong (e-Warong) melalui mekanisme akun elektronik.

Menurut Puan, Ratu Maxima juga menyatakan apresiasinya bahwa sejak kedatangan pertama hingga Selasa, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan yang berkaitan dengan inklusi keuangan.

"Salah satu contohnya adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar yang tadinya belum ada sekarang jadi 19,7 juta penerima, kemudian penerima PKH yang tadinya 2,4 juta sekarang menjadi 10 juta, dan semuanya non tunai, dan itu yang beliau apresiasi bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kemudian keuangan inklusi di Indonesia sudah bertambah maju hampir tiga kali lipat," ujar Puan. (*)

#Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Listyo Sigit sendiri dilantikan menjadi menjadi Kapolri di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 27 Januari 2021 silam, alias sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
Wisnu Cipto - Kamis, 01 Oktober 2026
Kapolri Listyo Sigit Dicopot Bukan Pensiun, Puan Maharani: Memang Sudah Waktunya
Indonesia
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Menurutnya, seluruh daerah perlu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, terutama saat curah hujan tinggi.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Maharani Minta Mitigasi Bencana Diperkuat di Seluruh Indonesia
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - Selasa, 22 September 2026
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Bagikan