Maxima Harap Keuangan Inklusi Indonesia Lebih Terprogram

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 13 Februari 2018
Maxima Harap Keuangan Inklusi Indonesia Lebih Terprogram

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan Ratu Maxima (kiri). (Antara Foto/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, Ratu Maxima dari Belanda mengharapkan keuangan inklusi Indonesia lebih terprogram di seluruh wilayah.

"Jadi Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusi yang ada di Indonesia dan berharap bahwa ke depan itu Indonesia sebagai negara yang sangat besar juga bisa kemudian melaksanakan keuangan inklusi itu lebih tersistem dan terprogram sehingga memang by name by address, aksesnya itu jelas, kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/2).

Menteri Puan menerima kunjungan Ratu Maxima di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (Baca juga: Mulai Banyak Digunakan, Ini Kelemahan Uang Elektronik)

Ratu Maxima yang datang dalam kapasitasnya sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Keuangan Inklusif untuk Pembangunan (United Nations Secretary General's Special Advocate/UNSGSA for Inclusive Finance for Development) tiba bersama delegasinya pada pukul 12.10 WIB.

Pada pertemuan itu, seperti dilansir Antara Puan menyampaikan upaya-upaya dan capaian pemerintah Indonesia dalam mendorong keuangan inklusif bagi seluruh masyarakat di negara itu. Untuk itu, Ratu Maxima mengapresiasi usaha Indonesia dalam mendorong inklusi keuangan.

"Tentu saja beliau (Ratu Maxima) mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dengan keuangan inklusinya sehingga berharap bahwa ke depannya keuangan inklusi yang ada di Indonesia itu nantinya bisa lebih besar dan lebih simpel, sederhana daripada sekarang yang sudah dilakukan," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan Ratu Maxima, Puan memaparkan antara lain Indonesia sudah mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diberikan kepada 19,7 juta anak sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK yang mana mereka menerima bantuan nontunai untuk pendidikan melalui bank pemerintah atau Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara). (Baca juga: Seberapa Perlu Payment Gateway untuk Bisnis Kamu?)

Bank yang terhimpun dalam Himbara, yakni PT Bank Mandiri (persero) Tbk, PT Bank Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk.

Puan juga menjelaskan kepada Ratu Maxima yang fokus pada inklusi keuangan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditingkatkan dari enam juta menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 2018 juga dilakukan secara nontunai.

Pada skema bantuan itu, setiap ibu dari KPM mendapatkan bantuan nontunai sebesar Rp 1.890.000 setiap tahun yang diterima setiap tiga bulan melalui bank.

Kemudian, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada 1,2 juta KPM yang menerima Rp 110.000 setiap bulan dan membelanjakan dana bantuan itu untuk membeli pangan seperti beras dan telur di elektronik-warung gotong royong (e-Warong) melalui mekanisme akun elektronik.

Menurut Puan, Ratu Maxima juga menyatakan apresiasinya bahwa sejak kedatangan pertama hingga Selasa, Indonesia telah mencatat banyak kemajuan yang berkaitan dengan inklusi keuangan.

"Salah satu contohnya adalah pemberian Kartu Indonesia Pintar yang tadinya belum ada sekarang jadi 19,7 juta penerima, kemudian penerima PKH yang tadinya 2,4 juta sekarang menjadi 10 juta, dan semuanya non tunai, dan itu yang beliau apresiasi bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kemudian keuangan inklusi di Indonesia sudah bertambah maju hampir tiga kali lipat," ujar Puan. (*)

#Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Puan menegaskan proses legislasi tetap mengikuti mekanisme yang berlaku dan tidak menutup akses publik.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Puan Maharani Bantah Pembahasan Revisi UU Pemilu Tertutup
Indonesia
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti kasus BNI yang menggelapkan uang jemaat. Ia mendesak adanya evaluasi tata kelola dan perlindungan nasabah.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Puan Soroti Kasus BNI, Desak Evaluasi Tata Kelola dan Perlindungan Nasabah
Indonesia
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Mengajak semua pihak menegaskan kembali peran perempuan bagi kemajuan bangsa dan negara.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
Maknai Peringatan Hari Kartini 2026, Ketua DPR Puan Maharani: Momentum Perempuan Jadi Penggerak Utama Pembangunan Bangsa
Bagikan