Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 12 November 2021
Masuk Era Industri 4.0, DPD Minta Pemerintah Perbanyak Pendidikan Vokasi

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti. (DPD RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah memperbanyak pendidikan vokasi daripada tenaga profesional. Sebab, revolusi industri 4.0 menuntut semakin banyak lulusan berketerampilan daripada tenaga profesional.

“Indonesia harus sudah memiliki langkah-langkah teknis mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil mengisi dunia usaha dan dunia industri melalui pendidikan tinggi yang berbasis pendidikan vokasi,” kata Ketua DPD, LaNyalla Mattalitti, dalam keterangan tertulis, Jumat (12/11).

Baca Juga

Pengamat: Sudah Saatnya Peran DPD Diperkuat

Indonesia memerlukan keberimbangan dalam hal penyediaan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi dan pendidikan profesional. Keduanya dibutuhkan untuk menekan laju pertambahan jumlah pengangguran terselubung dari jumlah lulusan pendidikan tinggi.

Sampai sekarang belum terlihat ada gerakan masif dalam merombak format pendidikan tinggi dari pendidikan profesional akademis yang sudah banyak untuk kemudian diubah menjadi pendidikan vokasional.

“Selama ini pendidikan vokasi relatif sedikit. Oleh karena perlu adanya pembaharuan regulasi yang memungkinkan penyediaan pendidikan tinggi vokasi yang lebih besar agar kebutuhan dunia industri dan dunia usaha terpenuhi,” tegasnya.

Baca Juga

Punya Legitimasi Kuat, DPD Berhak Ajukan Capres-Cawapres Non Partai Politik

Senator Jawa Timur ini ingin penyerapan tenaga ahli dan terampil nantinya dipenuhi dari lulusan dalam negeri. Bukan malah mendapatkan tenaga ahli dari luar negeri.

“Kebutuhan dalam negeri besar, jangan sampai diisi oleh tenaga ahli dari luar. Prinsipnya di tanah air sendiri, kita adalah tuan rumah, bukan tamu. Makanya disitulah perlunya bekal keterampilan yang sesuai,” imbuhnya.

LaNyalla juga menyorot permasalahan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia yakni masih belum adanya kesesuaian lulusan SMA/SMK/MA dengan dunia kerja. Hal itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.

“Soal link and match ini persoalan lama dan belum terselesaikan sampai sekarang. Di sinilah pentingnya bagaimana para pakar, guru, ataupun dosen kependidikan bisa merumuskan teori-teori pendidikan yang memang applicable untuk Indonesia, yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri,” kata dia. (Pon)

#DPD RI #Ketua DPD
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung (kiri) menerima kunjungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, di Ruang Kerja Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 03 November 2025
Menkeu Purbaya Sambangi Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung Bahas UU HKPD
Berita Foto
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamuddin (tengah) bersama Presiden DMDI Dunia, Dr. Mohd Ali Rustam saat pembukaan Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 23 Oktober 2025
Ketua DPD Buka Konvensyen Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) ke-23 di Jakarta
Indonesia
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jatim per Senin pagi telah menerima total 55 kantong jenazah korban ambruknya ponpes tersebut
Angga Yudha Pratama - Senin, 06 Oktober 2025
Bukan Hanya Al-Khoziny, DPD RI Soroti Potensi Bangunan Rapuh di Ribuan Pesantren Indonesia
Indonesia
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
DPD RI mendukung Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin memberantas orang-orang di balik tambang ilegal.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Prabowo Mau Sikat ‘Orang Kuat’ di Balik Tambang Ilegal, DPD RI Beri Dukungan
Indonesia
Lirik Lagu "Imagine" John Lennon yang Dinyanyikan Ketua DPR RI, Tekankan Makna Pentingnya Kedamaian
Lennon percaya, dengan bersatu, umat manusia dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Lirik Lagu
Indonesia
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Pemblokiran rekening seharusnya hanya dilakukan terhadap akun yang memiliki indikasi kuat terlibat aktivitas ilegal.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 Juli 2025
PPATK Diingatkan Jangan Asal Blokir Rekening, Harus Punya Pijakan dan Hukum Jelas
Berita Foto
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua DPD (dari kiri) Tamsil Linrung, GKR Hemas dan Yorrys Raweyai, memimpin Sidang Paripurna Ke-14, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 24 Juni 2025
Sidang Paripurna DPD Laporkan Hasil Temuan di Daerah saat Masa Reses
Berita Foto
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai (kanan) berfoto bersama Wakil I Presiden Majelis Tinggi/Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal (kiri) saat pertemuan di ruang Pimpinan DPD Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/6/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 20 Juni 2025
Pertemuan Bilateral DPD RI dengan Senat Spanyol Javier Maroto Aranzabal di Jakarta
Indonesia
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Taat kepada Kapolri, sekaligus patuh kepada pimpinan DPD.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Pelantikan Sekjen DPD Mohammad Iqbal Dinilai Rentan Konflik Kepentingan
Indonesia
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Jabatan Sekjen DPD seharusnya diisi seorang profesional dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS)
Dwi Astarini - Selasa, 20 Mei 2025
Formappi Tegaskan Pelantikan Sekjen DPD Bertentangan dengan UU
Bagikan