Masuk Bursa Cawagub DKI, Suhaimi: Mengalir Saja

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 04 Januari 2019
Masuk Bursa Cawagub DKI, Suhaimi: Mengalir Saja

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyerahkan tiga nama kandidat calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno ke Partai Gerindra.

Ketiga nama itu ialah Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, dan Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto.

Salah satu calon yakni Abdurrahman Suhaimi mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu berambisi untuk menjadi Wagub DKI.

Ia pun menyerahkan semua mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test itu kepada tim seleksi.

Tim seleksi terdiri dari dua orang perwakilan Partai Gerindra dan PKS. Dari PKS tim diputuskan eks Wamenpan-RB Eko Prasojo dan Pengamat Politik Ubedilah Badrun.

Sementara, pihak Gerindra mengrim kadernya yang bernama Syarif dan Pengamat Politik dari LIPI Siti Zuhro.

"Prosesnya sekarang baru mau fit and proper test, kan. Dari tiga (calon) mesti satu digugurkan. Ya, nanti aja kalau sudah siapa yang dua diajukan baru bicara soal itu," ujar Suhaimi saat dikonfirmasi Jumat (4/1).

Ia juga mengaku tak memiliki persiapan khusus dalam mengikuti pengujian kelayakan calon DKI 2.

Ia pun tak mau mengambil pusing hal tersebut dan memilihnya untuk bertawakal agar lancar dalam proses seleksi itu.

"Saya, sih, mengalir aja. Mengalir aja, gitu," tandasnya.

Hingga kini, Suhaimi berkata, dirinya masih menunggu jadwal fit and propert test. Waktu uji seleksi itu akan dirundingkan bersama seluruh calon orang nomor dua di Jakarta itu.

"Nanti pasti akan dibicarakan dalam tim itu dulu. Nanti baru mereka bikin timeline, bikin jadwal. Nanti pasti akan diundang. Sekarang nunggu jadwal dan seterusnya," katanya. (Asp)

#Wagub DKI Jakarta #PKS #Gerindra
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Bagikan