Massa Komite Peduli Jakarta Tolak Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Hiburan Malam
Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Peduli Jakarta (KPJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI. (foto: MerahPutih.com/Asropih)
MerahPutih.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Peduli Jakarta (KPJ) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/9).
Aksi tersebut digelar untuk menolak rencana penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Tempat Hiburan Malam (THM).
Koordinator lapangan KPJ, Pendy, menilai aturan itu berpotensi merugikan sektor hiburan sekaligus menurunkan pendapatan masyarakat. Ia juga menyoroti dampak sosial yang mungkin timbul, termasuk perdebatan dengan perokok aktif.
"Yang pertama kami menuntut terkait dengan larangan rokok di tempat-tempat hiburan," ujarnya.
Pendy berharap DPRD benar-benar melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang KTR.
"Saya harap ini tidak hanya sekadar kata-kata, tapi tetap diundang," tambahnya.
Baca juga:
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Augustinus, menegaskan bahwa pembahasan Ranperda KTR akan melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat luas dan para pemangku kepentingan.
"Kami melibatkan seluruh stakeholder, tidak hanya masyarakat namun pelaku usaha, akademisi, dan Pemprov," kata Augustinus, yang akrab disapa Aga.
Ia juga memastikan keterbukaan dalam proses pembahasan. Menurutnya, Komite Peduli Jakarta akan diikutsertakan dalam rapat lanjutan Panitia Khusus KTR pada pekan depan.
"Rapat-rapat terkait rancangan perda maupun panitia khusus di DPRD ini terbuka untuk umum," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Serukan Evaluasi Total Sistem Kesiapsiagaan Kebakaran dan Soroti Kelangkaan APAR di Tingkat RT
Stop Rebahan di Usia Senja! Sekolah Lansia di Jakarta Bikin Kakek-Nenek Kembali Semangat Belajar dan Melek Literasi Digital
Proyek Penurapan Multiyears Sungai di Jakarta Digas Lagi, Fokus Kali Grogol Hingga Mookervart
Bullying Kembali Terjadi di Sekolah Swasta Jakarta, DPRD DKI Sudah Terima Aduan Orang Tua Korban
Angka Pengangguran Tinggi, DPRD DKI Kritik Kurikulum dan Kualitas Guru di Jakarta
Omzet Pedagang Kecil Terancam Ambruk Gara-Gara Larangan Jual Rokok, INDEF Sebut Potensi Pengangguran Terselubung Mengintai
DPRD DKI Dukung Peningkatan Layanan Transjakarta Menuju 5 Abad Jakarta
Penyesuaian Tarif Transjakarta Diperlukan, Dishub DKI: Belum Ada Kenaikan, Menunggu Surat Gubernur
Dewan PSI Sesalkan Pemotongan Anggaran Subsidi Pangan, tapi Malah Tambahin Dana Forkopimda Rp 200 Miliar
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong