Masinton Pasaribu: Mosi Tidak Percaya Setya Novanto, Itu Hak Anggota DPR

Eddy FloEddy Flo - Senin, 23 November 2015
Masinton Pasaribu: Mosi Tidak Percaya Setya Novanto, Itu Hak Anggota DPR

Masinton Pasaribu siap ajukan mosi tidak percaya kepada Setya Novanto (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik- Kasus pencatutan nama presiden saol perpanjangan kontrak Freeport kian menggelinding liar hingga sejumlah anggota DPR RI lintas fraksi menyatakan mosi tidak percaya terhadap ketua DPR RI Setya Novanto.

Menanggapi hal itu anggota komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu mengatakan mosi tidak percaya merupakan hak anggota sebagai pesan moral.

"Itu cuma pesan moral saja, soalnya di UU MD3 tidak diatur adanya mosi tidak percaya fraksi. Mosi tidak percaya itu haknya anggota," katanya kepada awak media, di DPR RI, Senin, (23/11).

Namun, dengan adanya mosi itu fraksi juga bisa saja mendukung. "Fraksi mendukung saja."

Masinton Pasaribu menjelaskan semakin banyak mosi tidak percaya yang dilayangkan anggota tetap saja tidak akan berpengaruh bagi pelaksanaan sidang MKD.

"Ini kan hanya sebagai desakan moral, efeknya tetap saja berupa moral, proses legal nya tetap di MKD," terang Masinton Pasaribu.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI yaitu Adian Napitupulu (PDIP), Taufiqulhadi (Nasdem), Inas Nasrullah (Hanura) dan Arifin Hakim Toha (PKB), melayangkan mosi tidak percaya kepada ketua DPR RI Setya Novanto dan menuntut agar Setnov mengundurkan diri.

Mereka menilai Setya Novanto telah berulang kali melakukan pelanggaran yang mencoreng lembaga legislatif tersebut.(fdi)

Baca Juga:

  1. Masinton Pasaribu Sebut Setya Novanto sebagai Koreng di DPR
  2. MKD Jamin Sidang Setya Novanto Bebas Intervensi
  3. Setya Novanto Melayat Almarhumah Ibunda Riza Chalid
  4. Fadli Zon: Jusuf Kalla Dibalik Laporan Sudirman Said atas Setya Novanto
  5. Heboh Diisukan Mundur, ini Situasi Kediaman Setya Novanto

 

#DPR RI #Mosi Tidak Percaya #Masinton Pasaribu #Setya Novanto #Setya Novanto Catut Nama Presiden
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Indonesia
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi dan pernyataan resmi.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Warga Dikepung Asap Karhutla, DPR Ingatkan Pejabat jangan Asal Bicara
Indonesia
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Baleg DPR RI dan pemerintah tetap mengejar target penyelesaian RUU Hak Cipta pada 17 Desember 2026 meski pembahasan DIM disesuaikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Baleg DPR dan Pemerintah Targetkan RUU Hak Cipta Rampung Sebelum Akhir Desember 2026
Bagikan