Masih Pandemi, Pilkada Serentak Desember Dinilai Terburu-buru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2020
Masih Pandemi, Pilkada Serentak Desember Dinilai Terburu-buru

Ilustrasi pemilihan umum. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang juga Pendiri Negrit, Hadar Nafis Gumay, menilai rencana penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang bakal berlangsung Desember 2020 terburu-buru.

Hal ini berkaca pemilu yang dilaksanakan berbagai negara di tengah pandemi COVD-19, tidak sesuai target. Paling tidak dari 20 pemilu diberbagai negara, hanya beberapa yang sukses seperti pemilu lokal di Jerman, dan Pemilu Korea Selatan.

"Nah bagaimana dengan Indonesia, menurut saya tidak usah buru-buru dengan menyelenggarakannya mulai saat ini dan hari pemungutan pada 9 Desember. Sebaiknya siapkan dulu dengan matang, dalam beberapa bulan ke depan, setelah itu baru lanjutkan lagi," kata Hadar.

Baca Juga:

Diamankan Polisi, Status Jhon Kei Sedang Bebas Bersyarat

Ia menegaskan, pemilihan kepala daerah di 270 daerah butuh persiapan yang matang karena pada situasi normal banyak kompleksitas yang terjadi dalam penyelenggaraan apalagi dengan situasi saat ini.

"Akan lebih mahal yang harus ditanggung apabila pilkada kembali tertunda di tengah-tengah penyelenggaraan yang sudah berjalan sebab ketidaksiapan ataupun jadi klaster baru COVID-19, mahal akibat yang ditanggung demokrasi karena berantakan, sebaiknya siapkan secara matang dulu," ujarnya.

Hadar
Hadar Nafis Gumay (Foto: ANTARA)

Hadar mencontohkan, kesuksesan Korea Selatan karena semuanya sudah siap, sistem dan regulasi mereka persiapkan terjadi pandemi serta menggelontorkan anggaran tambahan yang begitu besar untuk menyukseskan pemilu legislatif yang digelar pada April 2020 lalu tersebut.

"Dan sudah berjalan sejak periode-periode sebelumnya karena mereka merancang dan menjalankannya akibat wabah MERS dan SARS, tidak ujug-ujug langsung jalan saja" ujarnnya. (Knu).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Hidayat Nur Wahid Akui PKS tak Anut Asas Pancasila

#UU Pilkada #Pilkada Serentak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Jurnalis yang lebih banyak menulis terkait ekonomi makro dan juga pendamping petani.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Indonesia
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Lebih jauh, muncul usulan untuk menaikkan angka ambang batas dari yang berlaku saat ini sebesar 4 persen menjadi kisaran 5 hingga 7 persen
Angga Yudha Pratama - Jumat, 30 Januari 2026
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Bagikan