Masalah Besar, William PSI Desak Pemprov DKI Bangun Pos Pemadam Kebakaran

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Januari 2025
Masalah Besar, William PSI Desak Pemprov DKI Bangun Pos Pemadam Kebakaran

Ilustrasi Mobil pemadam kebakaran. (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta mengakui, bahwa jumlah petugas pemadam kebakaran di Jakarta masih sangat kurang. Terlebih lagi, di setiap kelurahan Jakarta belum memiliki pos pemadam kebakaran.

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengingatkan Pemprov untuk kembali menggalakan pembangunan pos-pos pemadam kebakaran seantero Jakarta.

"Tidak bisa dipungkiri Jakarta masih kekurangan pos pemadam. Ada beberapa kelurahan yang idealnya punya pos pemadam sendiri belum memilikinya," ungkapnya.

Menurut William, hal ini merupakan suatu masalah besar, sebab minimnya pos pemadam kebakaran di kota Jakarta, yang notabene mempunyai anggaran yang besar.

"Artinya ada beberapa wilayah yang belum terjangkau oleh pemadam kebakaran dengan baik. Pemprov harus memberikan atensi ke sini dan kembali mengencarkan pembangunan pos pemadam," tuturnya.

Baca juga:

Ada 361 Gedung di Jakarta Belum Penuhi Syarat Keselamatan Kebakaran

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya menangani kebakaran. Akan tetapi, mereka juga perlu alatnya untuk memadamkan api. Sehingga, Pemprov juga harus menyediakannya.

"Kita mengetahui ada beberapa titik rawan kebakaran yang tersebar di Jakarta. Khususnya di tempat-tempat itu, warga juga perlu diajak untuk membantu pencegahan dan pemadaman api," tegasnya.

"Tapi mereka tidak mungkin melakukan itu kalau infrastrukturnya tidak memadai. Sekurang-kurangnya, pemerintah harus membangun hidran mandiri yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum untuk memadamkan kebakaran pada saat pertama apinya muncul di kawasan itu," sambungnya.

Baca juga:

Jumlah Personel dan Pos Belum Ideal, Dinas Gulkarmat Berupaya Bentuk Relawan Pemadam Kebakaran Tingkat Kelurahan

Ia meminta Pemerintah DKI menggunakan anggaran Dinas Gulkarmat dengan baik. Hal itu menyusul terjadinya gelombang kebakaran yang terjadi selama beberapa waktu ke belakang ini.

"Pemprov harus memastikan anggaran yang telah disediakan untuk menangani dan menanggulangi kebakaran digunakan sebaik-baiknya, publik akan semakin menuntut keamanan yang lebih tinggi lagi setelah kejadian-kejadian kemarin," katanya.

Baca juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Cek Ulang Perizinan Gedung yang Tak Penuhi Standar Keselamatan dari Kebakaran

Berdasarkan APBD DKI Jakarta 2025, DKI Jakarta telah menganggarkan sebanyak lebih dari Rp 1,5 triliun untuk gulkarmat.

"Jumlah uang yang dianggarkan kemarin tidak sedikit. Seharusnya, itu jadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama melalui petugas pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dan menghadapi kebakaran," papar dia. (Asp)

#Kebakaran #DPRD DKI Jakarta #DPRD Jakarta #PSI #Pemadam Kebakaran #Pemprov Jakarta #Pemprov DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Kasus influenza di Jakarta mengalami kenaikan. Pramono Anung menyebut peningkatan masih kecil, sementara Dinkes mencatat ISPA naik 15,7 persen.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Kasus ISPA Jakarta Naik 15,7 Persen, Pramono Sebut Masih dalam Batas Wajar
Indonesia
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Pemprov DKI Jakarta akan menambah enam golongan penerima transportasi umum gratis. Total penerima subsidi naik transportasi menjadi 21 golongan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Transportasi Umum Jakarta Gratis untuk 21 Golongan, Ini 6 Kelompok Tambahannya
Indonesia
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek dipastikan naik mulai 1 Januari 2027. Besaran tarif baru belum diumumkan Pemprov DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Mulai 2027 Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Naik, Ini Kata Pramono Anung
Indonesia
Bansos PKD September 2026 Cair, 219.252 Warga Jakarta Terima KAJ, KLJ, dan KPDJ
Pemprov DKI Jakarta mencairkan bansos PKD September 2026 kepada 219.252 penerima KAJ, KLJ, dan KPDJ. Ini rincian penerimanya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 29 September 2026
Bansos PKD September 2026 Cair, 219.252 Warga Jakarta Terima KAJ, KLJ, dan KPDJ
Indonesia
Jepang Akhiri Misi Padamkan Kathutla di Indonesia
Helikopter-helikopter tersebut telah melaksanakan lebih dari 40 kali operasi pemadaman kebakaran udara
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 September 2026
Jepang Akhiri Misi Padamkan Kathutla di Indonesia
Indonesia
Pemprov DKI Keruk Anak Kali Krukut Setelah Hampir 60 Tahun, Penataan Ditargetkan Rampung 2028
Pemprov DKI mengeruk Anak Kali Krukut di Kebon Melati setelah hampir 60 tahun. Penataan sepanjang 2,3 km ditargetkan rampung 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 28 September 2026
Pemprov DKI Keruk Anak Kali Krukut Setelah Hampir 60 Tahun, Penataan Ditargetkan Rampung 2028
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Bagikan