Mardiono Sayangkan Sikap Kontra Produktif Jelang Pilkada

MerahPutih.com - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono menyayangkan adanya desakan Muktamar yang diusulkan dewan majelis partai.

Jubir Mardiono, Imam Priyono mengatakan desakan itu kontraproduktif dengan iklim politik internal PPP, mengingat partai berlambang Kakbah ini sedang konsentrasi menghadapi Pilkada 2024.

"Kalau masih ada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu muktamar, kami sangat menyayangkan dan akan kontraproduktif bagi persatuan dan pembangunan PPP ke depan," kata Imam dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Lebih jauh, Imam menegaskan sejauh ini partainya sudah menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang juga dihadiri para petinggi partai Kakbah. Rapimnas tersebut diklaim jauh lebih produktif dengan memutuskan suara bulat untuk menggelar muktamar tahun 2025 mendatang.

Baca juga:

Gagal ke Senayan, Majelis PPP Desak Gelar Muktamar

"Alhamdulillah pada 6 juni 2024 lalu PPP telah melakukan rapimnas IX. Dihadiri para pengurus Harian DPP PPP, Majelis Partai dan para ketua DPW se-Indonesia," kata Imam.

Sebelumnya, Dewan Majelis PPP menyurati DPP PPP mendesak agar segera menggelar muktamar usai partai berlambang Ka'bah itu gagal menembus ke Senayan. Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Romi mengatakan, surat tersebut disampaikan langsung Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj.

"Benar, disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada Plt. Ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur (TuaLis Kehormatan) dan kiai Mustofa Aqil (TuaLis Syariah)," ujar Romi, saat dihubungi, Rabu (19/6).

Adapun surat yang tertanggal sejak 1 Mei 2024 itu dibubuhkan empat tanda tangan petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy.

Baca juga:

Hasil Rapimnas IX PPP Fokus Menangkan Pilkada dan Konsolidasi Partai

Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis. Mereka meminta Muktamar digelar pada 2024. Dewan Majelis juga meminta DPP segera menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang. (Pon)