Mas Anies Berkali-kali Minta Ditemani

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Mas Anies Berkali-kali Minta Ditemani

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kekosongan jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. PKS pun mendesak agar keputusan dapat segera diambil.

"Kalau PKS memahami proses, tetapi kalau ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang nggak boleh, legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan. Karena Mas Anies sendiri sudah berkali-kali minta segera ditemani, gitu, berkali-kali," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca Juga: Wagub DKI Molor, Pengamat Salahkan Kekalahan Prabowo di Pilpres

Dia pun heran dengan Rapat Pimpinan Gabungan yang tak pernah berhasil digelar. Padahal, pansus pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah merampungkan tugasnya.

"Dan per Juni atau Mei sebetulnya sudah selesai tinggal diketok di rapimgab, 22 Juli harusnya diketok. Tapi tidak pernah terwujud rapimgabnya, rapat pimpinan gabungan, kaya di sini rapat pimpinan lah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD," ungkap dia.

Itu mestinya publik bertanya kenapa publik tidak ada rapimgab, padahal temen-temen pansus sudah menyelesaikan tugasnya," jelas Caleg terpilih DPR dari dapil DKI ini.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Mardani menilai tak baik jika Anies bekerja tanpa wakil berkepanjangan. Sebab, menurutnya, proses pemilihan Wagub DKI bukanlah hal yang sulit. Apalagi, partai pengusung telah menyodorkan dua nama calon.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik, setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil. Dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban, sangat tidak adil DKI tidak punya wakil. Padahal prosesnya sederhana," tuturnya.

Baca Juga: Anies Jengkel Kursi Wagub DKI Terlalu Lama Kosong

Diketahui, hingga kini belum ada Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ongen Sangaji pun memastikan pembahasan Wagub DKI tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. (Knu)

#Anies Baswedan #Mardani Ali Sera #PKS #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan