Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Mas Anies Berkali-kali Minta Ditemani

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 20 Agustus 2019
Mas Anies Berkali-kali Minta Ditemani

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota. (MP/Asropih Opih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan kekosongan jabatan wakil Gubernur DKI Jakarta yang telah berlangsung lebih dari satu tahun. PKS pun mendesak agar keputusan dapat segera diambil.

"Kalau PKS memahami proses, tetapi kalau ini mestinya bisa cepat selesai ketika semuanya berjiwa besar. Yang nggak boleh, legislatif ini membuat eksekutif ada dalam posisi yang tertekan. Karena Mas Anies sendiri sudah berkali-kali minta segera ditemani, gitu, berkali-kali," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Baca Juga: Wagub DKI Molor, Pengamat Salahkan Kekalahan Prabowo di Pilpres

Dia pun heran dengan Rapat Pimpinan Gabungan yang tak pernah berhasil digelar. Padahal, pansus pemilihan Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno telah merampungkan tugasnya.

"Dan per Juni atau Mei sebetulnya sudah selesai tinggal diketok di rapimgab, 22 Juli harusnya diketok. Tapi tidak pernah terwujud rapimgabnya, rapat pimpinan gabungan, kaya di sini rapat pimpinan lah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD," ungkap dia.

Itu mestinya publik bertanya kenapa publik tidak ada rapimgab, padahal temen-temen pansus sudah menyelesaikan tugasnya," jelas Caleg terpilih DPR dari dapil DKI ini.

Mardani Ali Sera
Politikus PKS Mardani Ali Sera (Fotografer : Djo, Aziz/ PKSFoto)

Mardani menilai tak baik jika Anies bekerja tanpa wakil berkepanjangan. Sebab, menurutnya, proses pemilihan Wagub DKI bukanlah hal yang sulit. Apalagi, partai pengusung telah menyodorkan dua nama calon.

"Tentu merupakan kerugian bagi publik, setahun lebih Anies Baswedan tidak memiliki wakil. Dengan kompleksitas masalah dan kompleksitas beban, sangat tidak adil DKI tidak punya wakil. Padahal prosesnya sederhana," tuturnya.

Baca Juga: Anies Jengkel Kursi Wagub DKI Terlalu Lama Kosong

Diketahui, hingga kini belum ada Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Panitia Khusus (Pansus) Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ongen Sangaji pun memastikan pembahasan Wagub DKI tak bisa diselesaikan oleh anggota DPRD DKI periode 2014-2019. (Knu)

#Anies Baswedan #Mardani Ali Sera #PKS #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan