Manuver PAN di Mata Pengamat
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
MerahPutih.com - Pengamat politik, Ray Rangkuti menilai manuver yang dilakukan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, memiliki dampak eksternal dan internal.
Menurutnya, pada pemilu presiden 2014, temperatur politik nasional juga memanas seperti saat ini.
"Pak Prabowo waktu itu menyatakan tidak akan hadir pada pelantikan Presiden Jokowi. Namun, dengan pendekatan persuasif dari Pak Zulkifli, Pak Prabowo kemudian hadir," ucap Ray kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4).
Ray menilai, manuver tersebut untuk membuka celah bergabung dengan partai politik pendukung Joko Widodo.
"Meskipun manuver ini tidak bisa begitu saja diterima, tapi PAN akan mencoba. PAN pernah punya pengalaman, bergabung mendukung Presiden Jokowi selama 2,5 tahun," katanya.
Kemudian, PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan berupaya menunjukkan kembali wajah asli PAN.
"Pak Zulkifli ingin menegaskan identitas PAN, yang berbeda dengan keinginan pribadi pendiri PAN Amien Rais," tegasnya. (Knu)
Baca Juga: Zulkifli Hasan Lihat Tanda-Tanda PAN Bakal Raih Dua Digit pada Pemilu 2019
Bagikan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah
[HOAKS atau FAKTA]: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Ditugaskan BRIN jadi Ketua Gugus Tugas Penanggulangan Bencana
Dianggap Pencitraan saat Panggul Beras, Zulhas Santai Tanggapi Hujatan Netizen
Dihujat Pencitraan Saat Bencana, Zulhas: 1 Karung Beras pun Penting
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
[HOAKS atau FAKTA ]: Kejagung Sita Uang Jokowi Triliunan Rupiah
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI