Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Tantangan angkatan kerja di Indonesia semakin tinggi. Hal ini dipicu adanya prediksi bonus demografi angkatan kerja muda hingga tahun 2045. Data Kementerian Ketenagakerjaan, persentase angkatan kerja muda yakni umur 16 hingga 30 tahun sangat tinggi, nyaris 25 persen.
Pertumbuhan lapangan kerja yang terus digenjot pemerintah juga menghadapi rintangan yang tak mudah, terutama di masa pandemi. Hal ini pun menyebabkan bertambahnya angka pengangguran pada usia produktif.
“Selama bulan Februari sampai dengan Agustus ini menambah pengangguran 2.4 juta lebih,” ujar Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dalam Webinar KPCPEN dengan tema ‘Menyiapkan Aset SDM yang Siap Mendukung Kebangkitan Dunia Usaha di Era Pandemi’, Senin (30/11).
Baca Juga:
Mutasi Pejabat Eselon I Kejagung Diduga Berkaitan dengan Kasus Djoko Tjandra
Bonus demografi bisa saja menjadi keuntungan namun bisa berbali jika semua pihak tidak siap dengan perubahan ke industri 4.0 yang banyak berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi. Jika keduanya tidak dikelola dengan baik, revolusi industri 4.0 juga tidak bisa dikelola dengan baik.
“Mengenai masalah Industri 4.0, yang juga resiko otomatisasi ini cukup besar, dari jumlah pekerja sangat signifikan yaitu 60% di sektor manufaktur bahan pangan. Dan ILO (Organisasi Buruh Dunia) juga memperkirakan 60% di sektor otomotif, akan terkena dampak yang cukup signifikan,” ujar Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B. Sukamdani dalam forum yang sama.
Talenta yang sangat banyak dengan tantangan digitalisasi di masa depan sering tak seimbang dengan kemauan perusahaan dalam berinvestasi pada karyawannya.
World bank menyampaikan di Indonesia hanya 4.7 persen perusahaan yang memberikan pelatihan formal. "Ini persoalannya di masalah anggaran ya,” jelas Hariyadi.
Ia pun menilai pemerintah harus lebih fokus lagi memanfaatkan program pemagangan serta Balai Latihan Kerja (BLK) agar para SDM siap masuk ke dunia usaha.
“Kami melihat bahwa pemerintah telah memiliki banyak sekali sarana dan prasarana bahkan gedung dan sebagainya, tapi memang kurang teroptimalisasi. Kita berharap ke depan BLK (Balai Latihan Kerja) ini bisa menjadi sarana kita untuk memicu keterampilan dari tenaga kerja kita,” terangnya.
Dalam mendukung angkatan kerja baru dan industri 4.0, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah lama menyiapkan sarana digital bagi talenta muda. Kemenkominfo mempunyai berbagai macam pelatihan kewirausahaan digital atau digital talent scholarship.
"Dan juga pelatihan digital UMKM,” pungkas Rosarita Niken Widiastuti, Staf Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika Bidang IKP, Transformasi Digital, dan Hubungan Antar Lembaga dalam forum yang sama.
Program ini pun berhasil mengalihkan hampir 5 juta UMKM menuju digitalisasi. Kemenkominfo pun melakukan pendampingan melalui grebek pasar.
"Ini membantu masyarakat kecil khususnya UMKM untuk berjualan dari daring. Pemerintah tidak ingin marketplace hanya diisi produk dari luar negeri,” ujar Niken.
Baca Juga:
Kritik Penerapan Ganjil-Genap, PKS: Risiko Tinggi Ada di Kendaraan Umum
Pemerintah melalui sektor terkait pun terus mendorong peningkatan infrastruktur, serta perlindungan melalui pembuatan regulasi. Di dalam masyarakat terdigital ini, new business model harus dilakukan, kurikulum harus dilakukan pembenahan.
"Program pelatihan juga sama, skema sertifikasi juga sama. Job transformation, bekerja dimana saja dan kapan saja. Inilah yang esensi kenapa di dalam UU Cipta Kerja, ini mengakomodir yang namanya upah berbasis jam,” tambahnya.
Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan 60 ribu beasiswa digital, yang meliputi cyber security, cloud computing, big data analysis, artificial intelligence, IOT, robotics, dan digital business. (*)
