Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Akademisi dari Universitas Muhammadyah Kupang, Ahmad Atang menilai, pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto dapat bermakna ganda.
"Pertemuan antara Prabowo-Jokowi dan dilanjutkan dengan pertemuan Prabowo-Megawati dapat bermakna ganda, yakni untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan parlemen," katanya sebagaimana dilansir dari Antara, Kamis (25/7).
Baca Juga: PDIP Jelaskan Posisi Budi Gunawan di Pertemuan Mega-Prabowo
Ia mengulas makna di balik pertemuan antara Megawati-Prabowo di kediaman Megawati, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
Pertemuan dan kolaborasi antara Prabowo dan Megawati sudah berkali-kali terjadi selama ini. Pada Pemilu 2009, mereka berpasangan sebagai calon presiden (Megawati) dan calon wakil presiden (Prabowo).
Pada saat itu yang menang adalah pasangan Susilo Yudhoyono-Boediono yang diusung Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB.
Kolaborasi Partai Gerindra (pendatang baru pada blantika politik nasional) dan PDI Perjuangan berlanjut pada Pilkada DKI Jakarta 2012, kedua pemimpin puncak partai politik ini sama-sama mengusung pasangan Joko Widodo-Basuki Purnama, dengan hasil pasangan ini menjadi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta.
Sejak itu, laju Jokowi yang sebelumnya wali kota Solo, bisa dibilang melesat. Atang berkata, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memiliki makna yang berbeda ketika Prabowo bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Elite Gerindra Bocorkan Posisi Jokowi di Pertemuan Prabowo-Mega
"Kalau pertemuan antara Prabowo dan Jokowi merupakan dua rivalitas politik pilpres, sehingga lebih bermakna menyatukan kembali polarisasi masyarakat akibat perbedaan pilihan politik," katanya.
Namun pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini merupakan pertemuan antara kedua ketua partai besar, yakni Partai Gerindra dan PDI Perjuangan.
"Karena itu, pertemuan ini lebih bermakna penyatuan visi untuk membangun bangsa ke depan, bahkan bisa bermakna pembagian kekuasaan di lembaga parlemen," katanya.
Apalagi, pembagian kekuasaan di parlemen hanya bisa dilakukan antarpartai politik dan berbeda dengan pembagian kekuasaan di pemerintahan tentu harus dengan presiden terpilih.
"Tetapi paling tidak, pertemuan antara kedua ketua partai yang berbeda dukungan politik pilpres ini, telah membuka lembaran baru hubungan antara Prabowo-Megawati dan Gerindra-PDI Perjuangan," kata Atang. (*)
Baca Juga: Temui Surya Paloh, Isu Ambisi Anies Maju di Pilpres Bukan Isapan Jempol
