Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menajamkan penelitian yang bisa mengatasi problem masyarakat, seperti persoalan sampah.
Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 348 miliar pada 2026 untuk memperkuat pengelolaan sampah
“Anggaran ini mencakup gaji petugas kebersihan, penyapu jalan, sopir, kru lapangan, pembayaran tipping fee ke TPA Sarimukti, biaya pengangkutan, BBM, serta operasional TPS 3R dan TPST,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, Salman Faruq di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/2).
DLH Kota Bandung juga mengalokasikan anggaran sebagai stimulus sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kewilayahan, seperti tempat sampah terpilah dan gerobak sampah.
Baca juga:
TPA Cipeucang Overload, Pemprov DKI Bantu Banten Tangani Sampah Tangsel
“Harapannya, ini bisa mendorong warga untuk mengelola sampah secara mandiri dan lebih ramah lingkungan,” kata Salman.
Ia menyebut pihaknya juga menyiapkan anggaran khusus untuk program Petugas Pemilah dan Pengolah Sampah (Gaslah) yang melibatkan 1.596 orang yang bertugas di setiap RW dan menerima honor bulanan.
“Total anggaran Gaslah sekitar Rp 23 miliar-Rp 24 miliar. Petugas akan kami pantau dan awasi kinerjanya, serta secara bertahap dilengkapi sarana pendukung,” ujarnya.
Ia mengatakan penguatan edukasi masyarakat juga dilakukan melalui program Kawasan Bebas Sampah (KBS). Saat ini, RW KBS di Kota Bandung telah mencapai sekitar 500 RW atau sekitar 30 persen dari total RW.
“Target 2026 bisa mencapai 750 sampai 800 RW. Selain jumlah, kami juga menargetkan tingkat kepatuhan pemilahan meningkat dari 30 persen menjadi 50 persen atau lebih,” ungkap Salman.
Pemkot Bandung juga tengah mengidentifikasi lahan-lahan milik pemerintah kota yang berpotensi digunakan sebagai lokasi pengolahan sampah berbasis RDF, guna mendukung peningkatan kinerja pengelolaan sampah di tengah keterbatasan kuota TPA Sarimukti.
