Eddy Flo
MerahPutih.Com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi proyek Kartu Prakerja.
"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan atau keterangan," kata Koordinatir MAKI Boyamin Saiman dalam keterangannya, Selasa (5/5).
Baca Juga:
Menurut Boyamin, KPK sudah dapat melakukan penyelidikan lantaran telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta Kartu Prakerja gelombang I dan gelombang II.
"Artinya, jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujarnya.
Boyamin menduga, penunjukan delapan platform digital mitra Kartu Prakerja tidak melalui proses lelang. Ia juga menyebut kedelapan mitra tersebut tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis, lantaran sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.
"Sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," jelas dia.
Tak hanya itu, Boyamin menilai biaya pelatihan delapan mitra tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan metode tatap muka.
Baca Juga:
Beda Dengan Nurhadi, IPW: Harun Masiku Sudah Lenyap Ditelan Bumi
Menurutnya, biaya tersebut menjadi jauh lebih mahal karena jenis pelatihan Kartu Prakerja dapat diakses di YouTube atau Google tanpa pungutan biaya dan hanya membutuhkan kuota internet.
"Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," pungkasnya.(Pon)
Baca Juga:
