Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menilai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mengembalikan mandat KPK kepada presiden. Pasalnya, mereka bukan mandataris presiden.
"Secara hukum, KPK itu bukan mandataris presiden, tidak bisa dia lalu mengembalikan mandat kepada presiden karena presiden tak pernah memberikan mandat ke KPK," ujar Mahfud di Yogyakarta, Minggu (15/9).
Baca Juga:
Kritik Agus Rahardjo Cs, Haris Azhar: Lagi Lawan Gini Kok Tiba-Tiba Kabur
Dalam ilmu hukum, mandataris adalah orang yang diberikan mandat oleh pejabat tertentu, tetapi yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat. Sehingga, yang diberi tugas disebut mandataris.
"Sebelum 2002, presiden adalah mandataris MPR. Presiden diberi mandat dan yang bertanggung jawab MPR," jelas dia.
"Nah, KPK itu bukan mandataris presiden sehingga tak ada istilah hukum mandat kok dikembalikan," kata dia.
Pengembalian mandat ini merupakan buntut dari Revisi UU KPK inisiatif DPR yang beberapa waktu lalu menimbulkan pro dan kontra banyak kalangan. KPK menilai revisi ini melemahkan lembaga antisurah. Selain itu KPK merasa tidak dilibatkan sejak awal.
Pimpinan KPK bersikap menyerahkan pengelolaannya kepada Presiden Joko Widodo. Ketua KPK Agus Rahardjo meminta Jokowi dan DPR mengundang para pimpinan KPK untuk membahas poin-poin dalam revisi UU KPK.
Sebelumnya, sebagaimana dikutip Antara, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden Joko Widodo.
Baca Juga:
Tak Ikuti Jejak 3 Kompatriotnya, Basaria Panjaitan Tetap Pimpin KPK
"Oleh karena itu setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers, Jumat (13/8). (*)
