Mabes Polri: Mengenai Calon Wakil Kapolri, Itu Urusan Internal Polri

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 20 Februari 2015
Mabes Polri: Mengenai Calon Wakil Kapolri, Itu Urusan Internal Polri

Kombes Pol Rikwanto, Kabagpenum Mabes Polri. (Foto:Bertolomeus Pepu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Pencalonan Wakapolri yang saat ini sedang digodok oleh para pimpinan Mabes Polri sedang ditunggu-tunggu oleh semua pimpinan dan jajaran Polri di seluruh pelosok tanah air bumi pertiwi ini.

Hingga saat ini jajaran satuan polisi di negara Indonesia ini masih menunggu hasil keputusan dan tindaklanjut mengenai surat yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo kepada Wakil Rakyat (anggota Komisi Tiga DPR RI).

"Sampai saat ini, belum ada informasi mengenai Komjen Pol Budi Gunawan (BG) yang akan dicalonkan sebagai Wakapolri," ungkap Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto di jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta, Jumat (20/2). (Baca: 

Dikatakan Kombes Pol Rikwanto, bahwa sampai saat ini mengenai calon kapolri terhadap Budi Gunawan itu merupakan urusan internal Polri, karena saat ini ditubuh anggota polri masih fokus mengenai pemimpin yang akan menggantikan Jenderal Sutarman, dan saat ini Badrodin Haiti dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo sesuai dengan hak dan kewenangan prerogatifnya.

Seperti yang sudah diberitakan oleh merahputih.com, bahwa setelah Presiden mengirimkan surat kepada anggota DPR RI untuk meminta kepada para wakil rakyat agar segera melakukan uji kelayakan (fit and propertest) terhadap Calon Kapolri Badrodin Haiti. Proses ini merupakan salah satu syarat seorang calon Kapolri.  (gms).

#Kombes Pol Rikwanto #Polri #Pelantikan Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Bagikan