Mabes Polri Larang Anggota Swafoto, Kenapa Ya?


Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. (MP/Ponco Sulaksono)
Merahputih.com - Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto berpesan kepada anggota Polri yang ditugaskan melakukan pengamanan ataupun pengawalan untuk tidak melakukan swafoto bersama dengan bakal calon kepala daerah.
Bahkan, anggota Polri tak diperkenankan menggungah foto bersama dengan bakal calon kepala daerah di media sosial pribadi.
"Sehingga nanti ada image yang berbeda," ujar Setyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (15/1).
Dalam pilkada serentak tahun ini, tercatat ada 3 orang Perwira Tinggi Polri yang akan ikut kontestasi. Sementara, 7 orang Perwira Menengah atau Pamen juga akan meramaikan Pilkada 2018.
Polri sendiri sudah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan konflik. Pemetaan itu berdasarkan kriteria yang dibagi dalam 3 wilayah. Ketiga kriterianya adalah rawan, kurang rawan, dan aman.
"Jadi, sudah ada perencanaan untuk bagaimana mengamankan, cara bertindak sudah diatur semua. Itu staf operasi sudah siapkan," jelas Setyo tanpa menyebut daerah mana saja yang masuk salam 3 kategori itu.
Setyo berharap, dalam suatu wilayah yang menyelenggarakan pilkada nanti tak ada perpecahan antarmasyarakat. "Kita harap, masyarakat bersama-sama beri kesejukan," harap Setyo.
"Pak kapolri sudah menyatakan mesin politik sudah mulai start, berarti sudah mulai pemanasan. Diharapkan tidak sampai overheat. Ini tanggung jawab kita bersama memberikan kontribusi menyejukan masyarakat," beber Setyo. (Ayp)
Baca berita terkait Mabes Polri lainnya: Mabes Polri Minta Kampanye Balon Kepala Daerah Tak Bawa Atribut Polisi
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis

Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat

Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu

DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal

DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP

Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata

DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG

Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan

Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM
