Mabes Polri Ancam Sanksi Anggota Terlibat Urusan Demokrasi

MerahPutih.com - Mabes Polri memastikan menuruti perintah Presiden Joko Widodo untuk tak terlibat urusan demokrasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo meminta agar seluruh anggota untuk tidak terlibat dalam urusan demokrasi.

"Arahan Bapak Presiden menjadi pedoman dalam implementasi di lapangan. Seluruh anggota Polri siap melaksanakan perintah Presiden," ujar Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/3).

Baca Juga:

Usul Mabes TNI-Polri Apit Istana IKN, Puan: Dipanggil Presiden, 10 Menit Harus Datang

Dedi juga mengingatkan bagi anggota Polri terbukti melakukan pelanggaran tentunya akan diberikan hukuman.

"Akan menegakkan disiplin dengan melakukan penegakan hukum kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta anggota TNI-Polri untuk tidak terlibat dalam urusan demokrasi.

Ia meminta kepada TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi sambutan di acara pembukaan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2022. Tahun ini, rapim TNI-Polri mengusung tema "TNI-Polri Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural".

Baca Juga:

Disinggung Jokowi, TNI Janji Tertibkan Anggotanya

Jokowi menjelaskan, disiplin yang dimaksud adalah berkaitan dengan tidak adanya demokrasi di seluruh tubuh jajaran TNI-Polri, termasuk kepada keluarga besarnya.

Menurut dia, TNI-Polri harus ingat posisinya tersebut, termasuk dalam urusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

"Tidak bisa yang namanya tentara, polisi, itu ikut dalam urusan demokrasi. Di tentara itu enggak ada demokrasi. Enggak ada namanya itu bawahan merasa bebas, tidak sama dengan atasan. Enggak boleh," terangnya. (Knu)

Baca Juga:

Ketua DPR Usul Istana Negara di IKN Nusantara Diapit Mabes TNI-Polri