M Taufik Dikabarkan Digeser dari Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Muhammad Taufik yang kini mengemban jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dikabarkan bakal digeser.
Namun, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengaku belum mengetahui informasi itu. Sebab, saat ini dirinya yang memegang tongkat Fraksi Gerindra belum menerima surat pergantian M. Taufik.
Baca Juga
Politikus PDIP Kritik Penjualan Tiket Formula E, M Taufik: Norak Banget!
“Mohon izin, belum ada infonya. Saya belum terima surat atau instruksi apapun. Terima kasih," kata Rani saat dikonfirmasi awak media, Rabu (16/3).
Sekretaris DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini juga mengaku heran dengan munculnya kabar pergeseran orang di pimpinan dewan. Karena dirinya sendiri belum mendapat perintah atau surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra.
“Cek saja ke staf fraksi, pasti belum ada suratnya,” papar Rani.
Baca Juga
KPK Dalami Kedekatan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik dengan Tersangka Rudi Hartono
Rani tegaskan, Fraksi DPRD selalu berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra. Karena itu, setiap persoalan yang terjadi di tubuh DPD maupun Fraksi Partai Gerindra DPRD akan disampaikan kepada DPP Gerindra.
"Mau urusan struktural, kondisi situasi masyarakat seperti minyak goreng dan lain-lain. Tapi kan itu haknya internal ya,” jelasnya.
Untuk diketahui, M. Taufik sudah menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD DKI pada periode 2014-2019, ia kembali dipercaya Gerindra menjadi perwakilan sebagai Wakil Ketua DPRD DKI periode 2019-2024.
Di Gerindra, M. Taufik dipercaya menjadi Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta sejak April 2020 lalu. Sebelumnya, Taufik mengemban amanah sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang kini dipegang Ahmad Riza Patria yang juga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. (Asp)
Baca Juga
Komisi II Pertanyakan Alasan Betty Epsilon Idroos Tidak Proses Pencalonan M Taufik
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR
