Eddy Flo
MerahPutih.Com - Sambutan positif dan pujian sebagian besar kalangan terhadap pertemuan Jokowi dengan Prabowo justru menjadi sebuah kekecewaan besar bagi Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mengkritik pertemuan kedua tokoh tersebut lantaran sama sekali tidak membahas kepulangan dan upaya pemulangan Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.
Baca Juga: PBNU Sebut Pertemuan Jokowi-Prabowo Sebagai Investasi Menuju Indonesia Maju
"Kepulangan HRS (Habib Rizieq Syihab) adalah keputusan beliau sendiri yang tentukan bersama tim hukumnya sehingga bukan ditentukan oleh Istana," kata juru bicara PA 212 Novel Bamukmin kepada wartawan di Jakarta, Minggu (14/7).
Sebagaimana diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya menjelaskan dalam pertemuan Jokowi dan Prabowo sama sekali tidak dibahas masalah memulangkan Habib Rizieq ataupun masalah hukum lainnya. Keduanya disebut sepakat mengakhiri polarisasi pendukung selama Pilpres 2019.
Dia menyatakan Habib Rizieq akan menentukan sendiri soal kepulangannya ke Indonesia meski tidak ada dukungan pihak manapun.
"HRS (Habib Rizieq Syihab) akan tentukan kepulangannya bersama tim hukum baik ada dukungan atau tidak ada dukungan dari pihak manapun, namun kami meminta untuk stop kriminalisasi ulama dan penzalimannya," tutur Pranomo Anung.
Sementara dari pihak Rizieq Shihab melalui tim hukumnya sedang menelusuri asal usul dugaan pencekalan terhadap Imam Besar FPI itu.
"Tim hukum akan menelusuri dulu pencekalan yang masih berlangsung sampai saat ini karena pemerintah saudi tidak ada sangkut pautan terhadap HRS (Habib Rizieq Syihab)," kata Novel.
Baca Juga: Mbah Moen Doakan Pertemuan Jokowi dan Prabowo Jadi Pertemuan Lahir Batin
Novel mengatakan, pihaknya sudah tak lagi bersama Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan akan terus meneruskan perjuangan mereka.
"PA 212 sudah kembali kepada khitoh semula, yaitu sudah tidak lagi bersama partai mana pun, juga Prabowo atau BPN (Badan Pemenangan Nasional)," imbuhnya.
Novel Bamukmin mengatakan PA 212 masih akan terus berjuang untuk melawan kecurangan. Dia juga mengungkit kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Sudah tidak lagi bersama Prabowo-Sandi, juga BPN-nya, karena kami tidak bisa toleransi terhadap kecurangan, bahkan sampai korban nyawa, baik tragedi berdarah 21-22 Mei 2019 atau petugas KPPS kurang-lebih 500-an lebih yang wafat tidak wajar," tutupnya.(Knu)
Baca Juga: Jokowi-Prabowo: Jalan Rekonsiliasi Kini Berbelok ke Mahkamah Agung
