Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani Terancam Didepak Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 29 Juni 2020
Luhut, Terawan hingga Sri Mulyani Terancam Didepak Jokowi

Kemenko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. (ANTARA/HO Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo yang berencana merombak kabinetnya karena dinilai berkinerja buruk selama penanganan COVID-19.

Jerry menduga, mayoritas menteri yang bakal segera dirombak yakni menteri yang menangani langsung COVID-19 baik dari bidang ekonomi maupun kesehatan.

Baca Juga

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

"Saya lihat yang perlu diganti misalkan Menteri Sosial, Menko Ekonomi, Menko Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Keuangan," jelas Jerry kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (29/6).

Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie
Direktur Eksekutif Political and Public Studies Jerry Massie

Ia mencontohkan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar yang sejauh ini dana desa Rp70 triliun peruntukannya belum jelas apakah itu dialokasikan ke COVID-19 atau.

Lalu, Menteri Keungan Sri Mulyani dianggap kurang maksimal karena nilai rupiah terhadap dolar jadi terlemah di Asia yakni Rp14.239.

Lebih parah lagi Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia per April 2020 mencapai US$ 400,2 miliar atau Rp 6.065 triliun, naik 2,9% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Ini alasan Menkeu diganti dan kasus COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan 54.010 kasus, 2.754 orang meninggal jadi Menkes perlu di reshuffle,"jelas dia.

Lalu, serapan anggaran di Kementerian Kesehatan pimpinan Terawan Agus Putranto juga dinilai belum maksimal.

"Kementerian Kesehatan, itu dianggarkan Rp75 triliun. Rp75 triliun itu baru terpakai 1,53 persen;" sebut Jerry.

Jerry melihat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga berpotensi terkena imbas perombakan. Pasalnya, beberapa kali ia kerap menganulir dan mengambil kebijakan yang berseberangan dengan penanganan COVID-19. Seperti memperbolehkan angkutan umum beroprasi dan melonggarkan mudik.

"Waktu lalu kurang tegas soal mudik hingga Jatim jadi zona hitam. Menhub plin-plan dalam mengambil kebijakan," sebut Jerry.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan. (Antaranews)

Jerry menilai, pergantian menteri ada indikatornya, mana menteri yang tak bertaji saat COVID-19, selanjutnya mana yang peduli dengan rakyat yakni ikut membantu meringangkan korban. Persoalanya banyak menteri jalan sendiri-sendiri tak mu ikut arahan presiden Jokowi.

"Ada pula yang one man show serta do less but talk more (sedikit berbuat bicara lebih) atau kata lain banyak bicara," jelas Jerry.

Baca Juga

Jokowi Kembali Sentil Menkes Soal Insentif Tenaga Kesehatan Yang Belum Cair

Ada beberapa kebijakan bertabrakan satu sama lain. Belum lagi bukan ranah dan domain kementeriannya justru diambil alih. Jerry pun meminta Jokowi cermat dalam merotasi para menteri dan

"Inilah yang membuat Presiden berang dan geram. Kalau yang kerjanya baik kenapa harus digusur kan tidak mungkin apalagi berprestasi. Misalkan Nadiem Makarim di switch posisinya ke BKPM ataupun tempat Bahlil Lahaladia," imbuh dia. (Knu)

#Presiden Jokowi #Reshuffle Kabinet #Kabinet Indonesia Maju
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Penurunan tingkat kepuasan tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi kinerja kabinet.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
51,9 Persen Publik Ingin Prabowo Reshuffle Kabinet, Terutama Menteri Ekonomi dan Hukum
Indonesia
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Menko PMK Pratikno membantah rumor mundur dari Kabinet Merah Putih karena sakit.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Bantah Sakit Mundur dari Kabinet, Menko Pratikno Lagi Tugas Cek Kebakaran Bromo
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Isu reshuffle kabinet kembali menguat jelang HUT RI ke-81. Komisi II DPR mengatakan, bahwa hal itu merupakan hak Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
Isu Reshuffle Kabinet Menguat Jelang HUT RI, DPR Soroti Perlunya Penyegaran
Indonesia
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Presiden bebas menentukan figur yang dinilai mampu menjalankan tugas pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
Demokrat Tegaskan Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden, yang Penting Menteri Mampu Jalankan Program
Indonesia
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Fokus pemerintah hanya mengisi jabatan kosong di Kabinet seperti Wamenimipas dan Wamentan.
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Tepis Isu Reshuffle, Mensesneg: Evaluasi Tidak Selalu Berujung Perombakan Kabinet
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Bagikan