Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menilai hilirisasi dilakukan hilirisasi untuk memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga biodiversitas hutan.
DEN mendorong hilirisasi kemenyan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Utara.
"Hilirisasi bukan hanya soal menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam, tetapi juga bagaimana manfaat ekonominya bisa mengalir hingga ke desa-desa tempat sumber daya tersebut berasal,” kata Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip di Jakarta, Senin (26/5).
Kemenyan merupakan komoditas yang sering terabaikan meskipun memiliki nilai besar dan dampak yang nyata bagi masyarakat, khususnya di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.
Baca juga:
Ketum Golkar Anggap Perang Tarif AS Taktik Kompromi, Dorong Hilirisasi untuk Ekonomi Kuat
Padahal, kemenyan alami dari Sumatera Utara adalah yang terbaik di dunia dan sudah diekspor ke banyak negara di Asia dan Eropa.
"Resin dari pohon Styrax benzoin ini dibutuhkan di berbagai industri, seperti parfum, aromaterapi, makanan, hingga farmasi. Namun, harga yang diterima petani masih sangat rendah, padahal ekspor kemenyan kita pada 2024 mencapai 43 ribu ton dengan nilai lebih dari USD 5 juta," ujarnya.
Ketua DEN menekankan pentingnya hilirisasi berbasis komunitas. Dengan menggunakan teknologi sederhana seperti distilasi uap, petani dapat menghasilkan minyak kemenyan, resin terstandar, hingga bioaktif siap ekspor. DEN berencana mulai mengembangkan hilirisasi kemenyan berbasis komunitas.
"Minat dari pelaku usaha dan mitra potensial sudah mulai terbentuk. Namun, yang terpenting adalah kerja sama yang terintegrasi antara lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar hilirisasi kemenyan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat," ungkapnya.
Luhut telah mendiskusikan digital sebaran lahan dan pohon kemenyan bersama Kementerian Kehutanan, Badan Pengelola Kawasan Hutan, Bupati Tapanuli Utara, Bupati Humbang Hasundutan, serta Forkompimda setempat.
"Ini bertujuan untuk memastikan tiap langkah pembangunan dilakukan berbasis data yang akurat dan kebutuhan di lapangan," katanya. (*)
