Luhut Dinilai Layak jadi Ketum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 25 Juli 2023
Luhut Dinilai Layak jadi Ketum Golkar Gantikan Airlangga Hartarto

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancara wartawan di Denpasar, Bali, Selasa (25/7). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Isu pemakzulan Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tampaknya bakal menjadi kenyataan. Bahkan, sejumlah eksponen Golkar telah menyiapkan sejumlah nama pengganti Airlangga.

Eksponen Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI Lawrence TP Siburian mengatakan pihaknya telah menganalisa nama-nama calon Ketum Golkar menggantikan Airlangga.

Baca Juga

Menteri Bahlil Siap jadi Ketum Golkar, Ngabalin: Jangan Mimpi!

"Semua tokoh-tokoh kita yang punya kapasitas untuk jadi ketua umum (Golkar) menggantikan pak Airlangga itu kita sudah bikin matriksnya, dan kita sudah menganalisis satu per satu,” kata Lawrence TP Siburian kepada wartawan, Selasa (25/7).

Adapun sejumlah nama tersebut, kata Lawrence, antara lain yakni Luhut Binsar Pandjaitan, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Bambang Soesatyo.

Selain itu, ada juga nama Bahlil Lahadalia yang bahkan telah menyatakan diri siap maju dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Jadi kita sudah bahas dan kita sudah pada satu kesimpulan bahwa mereka itu memang punya kapasistas,” tutur Lawrence.

Lebih lanjut Lawrence menjelaskan pihaknya mempertimbangkan banyak aspek sebelum menentukan sosok pengganti Airlangga.

Baca Juga

Bahlil Lahadalia Dianggap Ilalang di Partai Golkar

Adapun pertimbangan-pertimbangan itu antara lain terkait situasi politik terkini mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024.

Tak hanya itu, pada Oktober mendatang juga Golkar sudah harus mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung.

“Dan juga menetapkan nomor urut calon legislatif Partai golkar yang sudah sangat singkat sekali, ini kan Juli-Agustus-September-Oktober dua bulan berapa hari lah, jadi yang satunya dua bulan berapa hari, yang satunya enam bulan berapa hari, kurang lebih 7 bulan ya ke Pileg,” ucap Lawrence.

Atas pertimbangan tersebut, Lawrence menyebut Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merupakan sosok yang tepat memimpin Golkar.

“Untuk menjadi ketua umum tersebut kita jatuhkan pilihan kita pada pak Luhut, karena situasi yang sudah sangat singkat tentu kami punya kriteria untuk menilai itu,” jelasnya.

Lawrence menilai Luhut telah memenuhi berbagai persyaratan menjadi Ketum Golkar. Dia menyebut, Luhut memiliki jiwa kepemimpinan, punya pengaruh besar, dan jaringan yang luas.

“Mereka semua itu sudah memenuhi persyaratan. Hanya saja, kita melihat dalam situasi yang sangat sempit ya, maka kita memprioritaskan, maka kita memberi prioritas pada pak Luhut,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Airlangga Hartarto Dinilai jadi 'Bom Waktu' bagi Golkar

#Luhut Panjaitan #Partai Golkar #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Status kasus pembunuhan Ketua DPD Golkar Maluku Utara, Nus Kei, naik ke penyidikan. Kedua pelaku terancam hukuman mati.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Kasus Pembunuhan Nus Kei Naik ke Penyidikan, 2 Pelaku Terancam Hukuman Mati
Indonesia
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Partai Golkar mendorong ambang batas parlemen naik jadi 5 persen. Angka itu dinilai masih memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi partai politik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
Partai Golkar Usul Parliamentary Threshold Naik Jadi 5 Persen, DPR Bahas Skema Baru
Bagikan