Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Kubu Timses Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto menyindir Pemerintah Jokowi gagal mendongkrak peringkat Indeks Persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang dua tahun terakhir ini tidak bergerak di angka 37 dari skor tertinggi 100.
Tahun 2018 angka IPK Indonesia sama dengan periode sebelumnya, atau stagnan di skor 37, duduk di peringkat ke-96 dari 180 negara yang disurvei.
Bahkan, Anggota Direktorat Hukun BPN Prabowo-Sandi Habiburokhman mengklaim jika Prabowo terpilih sebagai Presiden mampu mencapai target IPK yang lebih tinggi dibandingkan yang dicanangkan KPK pada 2019 yakni mencapai skor 50.
"Jadi target kita, KPK punya target 2019 (skor IPK) 50. Kita ingin tingkatkan. Per lima tahun minimal (setahun) 5 poin," kata Habiburokhman dalam diskusi di Jakarta, kemarin.
Apa yang diklaim kubu Prabowo ini memang terkesan sebagai angin segar bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Perhitungannya jika setiap tahun naik 5 poin maka jika Prabowo terpilih sebagai presiden di Pilpres 2019 peringkat IPK Indonesia pada 2024 berada di posisi skor 62, memang jauh di atas target KPK yang hanya mencanangkan skor 50.
Namun, ketika MerahPutih.com menghitung lebih detail ditemukan ada kejanggalan dalam target skor IPK kubu Prabowo yang diklaim jauh lebih baik dari KPK itu. Patut dicatat, KPK menargetkan IPK skor 50 itu untuk tahun 2019 ini, setelah dua tahun sebelumnya berturut-turut bertahan di angka 37.
Artinya, target kubu Prabowo dengan kenaikan 5 poin setiap tahun hanya mencapai skor 42 untuk tahun 2019. Tentu angkanya masih jauh di bawah target KPK bukan?
Wajar bila sesumbar kubu Prabowo yang menyatakan target kenaikkan IPK Indonesia versi mereka lebih baik dari yang dicanangkan KPK terkesan lucu bagi publik yang menghitung lebih teliti pernyataan Habiburokhman. Namun, ada baiknya tidak berburuk sangka, mungkin saja petinggi Gerindra itu sedang khliaf salah dalam melakukan perhitungan. (Pon)
