Lobi PKS Ditolak Mentah-Mentah, Bos Gerindra DKI Eks Koruptor Incar Kursi Wagub

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 18 September 2018
Lobi PKS Ditolak Mentah-Mentah, Bos Gerindra DKI Eks Koruptor Incar Kursi Wagub

/media/8d/f4/73/8df47368d8ec0c740141d8c4db7c6c39.jpgKetua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik. MP/Asropih

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, M. Taufik tegas menolak permintaan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi yang mendesak Gerindra untuk legowo memberi kursi jabatan Wakil Gubernur DKI kepada PKS.

Eks napi kasus korupsi itu bersikukuh ingin menduduki jabatan yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu. Taufik mendaku Jakarta akan lebih maju lagi, jika dirinya yang mengisi kursi Wagub DKI.

"Emang kalo saya yang mimpin enggak maju? Lebih maju. maju udah," kata Taufik, saat dihubungi wartawan di Jakarta, semalam.

Taufik mengklaim dirinya sudah ditunjuk mengisi jabatan Wagub berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan DPD Gerindra DKI. Menurut dia, keputusan DPD itu juga sudah dilaporkan ke Ketua Umum Prabowo Subianto.

Prabowo sandi
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Foto: Twitter/@sandiuno

Ketika ditanya apakah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sudah setuju bila dirinya menjadi calon kuat pengganti Sandiaga di kursi Wagub DKI, Taufik yakin langsung gol. "DPP tinggal saya sampein. insyaallah (setuju)," tegas dia.

Untuk diketahui, Taufik adalah kader Partai Gerindra yang juga diajukan menjadi Calon Legislatif. Namun menjadi polemik karena dia sempat ditolak KPU terkait statusnya sebagai mantan napi korupsi.

Petinggi Gerindra DKI itu tercatat melakukan tindak pidana korupsi sewaktu menjabat sebagai Ketua KPU DKI Jakarta. Taufik divonis 18 bulan penjara karena merugikan uang negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

abdurrahman suhaimi jakarta.pks.id
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Kemarin, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi melobi Gerindra untuk mengusulkan satu nama calon tunggal wagub DKI. Adapun jatah itu diharapkan diberikan langsung ke PKS.

Tujuannya agar tak ada pengitungan suara atau voting di DPRD DKI Jakarta untuk menentukan Wagub DKI.

"Kan enggak apa-apa dua pengusung mengusung satu nama. Itu menunjukan soliditas dan kesepakatan. Kalau bisa begitu itu berarti Gerindra dan PKS koalisinya solid banget sampai presiden," tutur dia. (Asp)

#Taufik Gerindra #Gerindra #PKS #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Bagikan