Lembaga Survei: PDIP Ambil Untung dari Kinerja Jokowi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 12 September 2017
Lembaga Survei: PDIP Ambil Untung dari Kinerja Jokowi

Presiden Jokowi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Peneliti Centre for Strategic And Internasional Studies (CSIS) menyebut PDI Perjuangan mengambil untung dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Hasil itu diperoleh dari survei yang dilakukan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 23-30 Agustus 2017 lalu.

CSIS memaparkan, 68,3 persen masyarakat Indonesia menyatakan puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

Peneliti CSIS Arya Fernandes mengungkapkan, dukungan terhadap Joko Widodo masih kuat berasal dari pemilih partai-partai pendukung utama pemerintah, seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.

"Dari sisi kepartaian, PDI Perjuangan mengambil banyak keuntungan dari kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dibandingkan dengan anggota koalisi politik lainnya. Semakin masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah, semakin berpotensi memberikan pilihan kepada PDI Perjuangan," kata Arya di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Stabilitas suara PDI Perjuangan ini, kata dia, menunjukkan posisi partai yang membonceng suara Jokowi.

"Hal tersebut misalnya tampak kurang efektifnya tingkat kesukaan dan pengenalan terhadap partai. Hanya 70.7 persen pemilih yang suka PDIP dari 94.3 persen yang mengenal PDIP," katanya.

Hal yang sama juga dinikmati Partai Golkar. Menurutnya, suara partai berlambang pohon beringin mengalami kenaikan dari 11.4 persen pada 2015 menjadi 14.1 persen pada tahun 2016 karena secara massif mendukung pencalonan Joko Widodo sebagai Presiden. (Fdi)

Baca berita terkait Presiden Joko Widodo lainnya di: Survei CSIS: Jokowi Takkan Bernasib Sama Seperti Ahok

#Hasil Survei #Presiden Joko Widodo #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Gerindra mengklaim kinerja pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang dinilai oke.
Soffi Amira - Senin, 10 Agustus 2026
Gerindra Klaim Kinerja Pemerintahan Prabowo Oke, Kepuasan Publik Capai 63 Persen
Bagikan