Legislator Sebut Tawuran di Jakarta Disebabkan Tidak Adanya Kegiatan

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 17 Juli 2024
Legislator Sebut Tawuran di Jakarta Disebabkan Tidak Adanya Kegiatan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz (DPRD)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menyebut konflik sosial seperti aksi tawuran antar warga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. Terlebih, para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.

Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz, latar belakang tawuran antar warga lantaran motif ekonomi. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.

“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka enggak punya kegiatan, mereka enggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stress,” ujar Aziz dikutip dari laman PKS Jakarta, Rabu (17/7).

Baca juga:

Sering Terjadi Tawuran, Wali Kota Jaktim akan Cabut KJP dan Bantuan Sosial

“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” beber dia.

Karena itu, Aziz menekankan, saat ini diperlukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.

Baca juga:

PSI Minta Pemprov DKI Cabut Kartu Jakarta Lansia Keluarga yang Ikut Tawuran

“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stress, sehingga mmemikirkan masa depan,” tutur Aziz dikutip dari website rermi pks-jakarta.or.id.

“Kalau sudah diberikan lapangan kerja tapi mereka masih tawuran, itu tindakan kriminal murni, bukan lagi gejala sosial,” tambah dia.

#Tawuran #Tawuran Pemuda #DPRD #DPRD Jakarta
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Polemik Pilkada langsung dan tak langsung tengah menjadi perdebatan di level elit.
Frengky Aruan - Jumat, 16 Januari 2026
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Indonesia
Aksi Tawuran Dengan Bawa Parang Digagalkan Polisi, 7 Pemuda Diamanankan
Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya diamankan dan diserahkan ke Polsek Cakung, Jakarta Timur, guna proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
Aksi Tawuran Dengan Bawa Parang Digagalkan Polisi, 7 Pemuda Diamanankan
Indonesia
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Gerakan Rakyat menilai usulan Pilkada via DPRD sebagai langkah mundur reformasi dan permufakatan elit yang mengancam demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Tawuran Berulang di Manggarai, Pramono Anung: Ada yang Sengaja Memicu
Gubernur DKI Jakarta menduga ada pihak tertentu yang sengaja memicu tawuran di Manggarai. Pemprov DKI menyiapkan solusi lewat penyediaan lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Tawuran Berulang di Manggarai, Pramono Anung: Ada yang Sengaja Memicu
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menilai, jika Pilkada dilakukan melalui DPRD, potensi politik transaksional justru semakin besar.
Frengky Aruan - Minggu, 04 Januari 2026
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Indonesia
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka peluang dominasi partai penguasa dalam menentukan calon kepala daerah tanpa melibatkan penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Januari 2026
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Terkait anggapan bahwa usulan tersebut tidak konstitusional, Eddy menegaskan telah tersedia mekanisme hukum untuk mengujinya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Desember 2025
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD
Bagikan