Legislator Sebut Tawuran di Jakarta Disebabkan Tidak Adanya Kegiatan
                Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz (DPRD)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menyebut konflik sosial seperti aksi tawuran antar warga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. Terlebih, para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz, latar belakang tawuran antar warga lantaran motif ekonomi. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.
“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka enggak punya kegiatan, mereka enggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stress,” ujar Aziz dikutip dari laman PKS Jakarta, Rabu (17/7).
Baca juga:
Sering Terjadi Tawuran, Wali Kota Jaktim akan Cabut KJP dan Bantuan Sosial
“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” beber dia.
Karena itu, Aziz menekankan, saat ini diperlukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.
Baca juga:
PSI Minta Pemprov DKI Cabut Kartu Jakarta Lansia Keluarga yang Ikut Tawuran
“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stress, sehingga mmemikirkan masa depan,” tutur Aziz dikutip dari website rermi pks-jakarta.or.id.
“Kalau sudah diberikan lapangan kerja tapi mereka masih tawuran, itu tindakan kriminal murni, bukan lagi gejala sosial,” tambah dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
46 Siswa SMP Jaksel Terciduk Mau Tawuran, KJP Dicabut dan Dihukum Nyanyi Tek Kotek Anak Ayam
                      Aksi Unjuk Rasa Pekerja Hiburan Geruduk DPRD DKI Jakarta Tolak Raperda KTR
                      DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
                      Jakarta Jadi Daerah Khusus, Kursi DPRD Diusulkan Ditambah atau Minimal Tetap 106
                      Dana Bagi Hasil Jakarta Dipangkas Pusat Rp 15 T, DPRD Soroti Daftar Anggaran Boros Pemprov
                      Transfer Pusat Dipotong Rp 11 Triliun Bikin APBD Jakarta Turun, DPRD Pusing
                      Orangtua di Jakarta Bisa Bawa Anak yang Hobi Tawuran untuk Dibina di Panti Sosial
                      Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran
                      PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
                      Tunjangan Rumah DPRD Jateng Rp 47,77 Juta Disorot, Ahmad Luthfi Jamin tak Ada Kenaikan di 2026