Legislator Sebut Tawuran di Jakarta Disebabkan Tidak Adanya Kegiatan
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz (DPRD)
Merahputih.com - DPRD DKI Jakarta menyebut konflik sosial seperti aksi tawuran antar warga harus segera ditindaklanjuti dengan mencari akar masalah. Terlebih, para pelaku tawuran didominasi warga yang tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz, latar belakang tawuran antar warga lantaran motif ekonomi. Masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi berpotensi menyalurkan rasa frustasi dengan cara aksi tawuran.
“Orang-orang cenderung tawuran karena mereka enggak punya kegiatan, mereka enggak bisa kerja, mereka frustasi dengan keadaan itu, tak bisa mencari uang, kehidupan pas-pasan, akhirnya mereka stress,” ujar Aziz dikutip dari laman PKS Jakarta, Rabu (17/7).
Baca juga:
Sering Terjadi Tawuran, Wali Kota Jaktim akan Cabut KJP dan Bantuan Sosial
“Ketemu teman-teman yang punya hal sama akhirnya disalurkan dalam bentuk (minum) miras. Sehingga kehilangan pola pikir dan akhirnya terjadi tawuran,” beber dia.
Karena itu, Aziz menekankan, saat ini diperlukan upaya menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dengan kesempatan kerja, potensi perilaku ke arah aksi tawuran akan terus berkurang.
Baca juga:
PSI Minta Pemprov DKI Cabut Kartu Jakarta Lansia Keluarga yang Ikut Tawuran
“Anak muda kita punya kegiatan untuk punya uang, mereka nggak stress, sehingga mmemikirkan masa depan,” tutur Aziz dikutip dari website rermi pks-jakarta.or.id.
“Kalau sudah diberikan lapangan kerja tapi mereka masih tawuran, itu tindakan kriminal murni, bukan lagi gejala sosial,” tambah dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pilkada Butuh Banyak Uang Memicu Politik Transaksional, Guru Besar STIK Yakin Bakal Ada Ancaman Demokrasi
Aksi Tawuran Dengan Bawa Parang Digagalkan Polisi, 7 Pemuda Diamanankan
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Tawuran Berulang di Manggarai, Pramono Anung: Ada yang Sengaja Memicu
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Partai Buruh Tolak Pilkada Melalui DPRD, Dukung Pemilihan Langsung oleh Rakyat
Pengamat Ungkap Dampak Kepala Daerah Dipilih DPRD, hanya Partai Penguasa yang Bisa Tentukan Arah dan Picu Kompromi Politik
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
MPR Berikan Sinyal Setujui Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD