Legislator PKS Dorong Pemerintah Ganti Hilirisasi SDA dengan Industrialisasi

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 07 Juli 2023
Legislator PKS Dorong Pemerintah Ganti Hilirisasi SDA dengan Industrialisasi

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto. Foto: DPR RI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah diminta mengembangkan program hilirisasi menjadi industrialisasi sumber daya alam (SDA) bila ingin terus menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income).

Diketahui, Bank Dunia menyebut Indonesia masuk sebagai negara berpenghasilan menengah atas karena pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca pandemi mencapai 5,3 persen pada 2022 dengan pendapatan per kapita sebesar USD 4.580, naik dari tahun 2021 yang sebesar USD 4.140.

Baca Juga:

DPR Minta Aparat Gunakan Pendekatan Komprehensif saat Hadapi KKB

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah segera memikirkan tahapan perubahan program hilirisasi menjadi industrialisasi SDA secara terpadu dan terencana untuk menghasilkan barang jadi dan jasa dengan nilai tambah tinggi.

"Industrialisasi SDA harus menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan nasional. Jadi kita baru di awal tangga negara Upper-Middle Income. Klasifikasi Bank Dunia untuk negara Upper-middle income adalah pendapatan per kapita antara USD 4,046 dan USD 12,535," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (6/7).

Mulyanto menjelaskan untuk menuju negara berpenghasilan tinggi pemerintah harus terus bekerja keras memacu pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi tersebut, kata dia, harus digerakkan oleh sektor industri yang semakin efisien dan padat teknologi dengan SDM yang semakin ahli.

Tahap ini, dijelaskan Mulyanto, harus dimantapkan terlebih dahulu agar bisa terbentuk landasan bagi tumbuhnya ekonomi berbasis inovasi dan masuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.

"Kalau tidak, alih-alih menjadi negara maju, bisa-bisa kita terjebak pada middle income trap. Terus berada di kotak negara berpenghasilan menengah dengan income per kapita di bawah USD 12,535," ujarnya.

"Kita harus jujur, sekarang ini industrialiasi kita berada pada kondisi yang oleh para ahli disebut sebagai “deindustrialisasi dini”. Kontribusi sektor industri terhadap PDB menurun, meski belum mencapai puncaknya," sambung dia.

Baca Juga:

Anggota DPR Minta BRIN Fasilitasi Uji Kinerja Inovasi Nikuba

Menurut Mulyanto, program hilirisasi SDA seperti nikel, timah, bauksit, tembaga masih “setengah hati”. Hal itu tercermin dari konsentrat tembaga dari Freeport masih diizinkan meski melanggar UU Pertambangan Minerba.

Tak hanya itu, kata dia, produk nikel yang diekspor masih berupa barang setengah jadi dengan kandungan nikel rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan Feronikel.

"Kritik IMF atas program hilirisasi SDA, dalam sudut pandang positif, tertuju pada poin ini. Penerimaan negara atas hilirisasi SDA masih minim, ketimbang insentif yang diberikan," imbuhnya.

Lebih lanjut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengamini, devisa ekspor memang tinggi, namun uangnya masuk ke investor dan diparkir di luar negeri dalam bentuk dolar.

"Inikan hilirisasi yang tidak berkualitas. Perlu dievaluasi habis-habisan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Tegur Aksi Dishub yang Kerap Timbulkan Kemacetan

#PKS #DPR #Pemerintahan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan cendera mata ke Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 20 November 2026
DPR Berikan Ruang bagi Anak dalam Peringatan Hari Anak Nasional
Indonesia
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selama ini belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 19 November 2026
RUU Perampasan Aset Bisa Pulihkan Kerugian Korban, Ada Badan Independen Pengelola
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Menenteri (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan pandangan pemerintah terkait RUU Perampasan Aset kepada Ketua DPR Puan Maharani di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 19 November 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-Undang
Indonesia
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Peningkatan tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membangun komunikasi pemerintah yang efektif di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Setelah Anjok ke 43 Persen, Kepercayaan ke Presiden Prabowo Naik Jadi 62 Persen
Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 18 November 2026
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 18 November 2026
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Bagikan