Legislator PDIP Kenneth Respons Cepat Aduan Warga soal Pasien Tertahan di IGD Belum Dapat HCU di RSUD Cengkareng

Frengky AruanFrengky Aruan - Minggu, 25 Mei 2025
Legislator PDIP Kenneth Respons Cepat Aduan Warga soal Pasien Tertahan di IGD Belum Dapat HCU di RSUD Cengkareng

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth. (Dok. DPRD DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth merespons aduan masyarakat dengan langsung meninjau pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cengkareng, Jakarta Barat.

Aduan masyarakat yang dimaksud, terkait pasien yang belum mendapat ruangan High Care Unit (HCU) dan masih tertahan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sejak Kamis (22/5) malam.

Adapun warga yang mengadu bernama Sri Astuti, di mana suamianya bernama Kusumah Sandi yang merupakan pasien divonis terserang virus saraf dan infeksi tulang belakang.

Kenneth menyebut, enam ruangan HCU yang tersedia di RSUD Cengkareng masih penuh pada Kamis (22/5) malam, sehingga pasien Kusumah belum bisa masuk HCU.

Baca juga:

Pemprov DKI Perluas RSUD Tarakan, Pembangunan Dijadwalkan pada 2027

"Jadi semalam ada warga mengadu lewat Instagram saya, makanya saya coba respons. Hari ini ketemu lah dengan yang bersangkutan. Jadi, pada prinsipnya, suami dari ibu ini butuh ruangan HCU," kata Kenneth kepada wartawan di lokasi, Jumat.

"Jadi memang dari semalam penuh ya (ruangan HCU). Setelah itu saya panggil pimpinan rumah sakit, Dokter Lysbeth Pandjaitan. Dia lagi rapat, lalu ditinggal rapatnya, dia turun ke bawah. Alhamdulillah, puji Tuhan, saya melihat respon dari RSUD Cengkareng ini sangat bagus," ujar Kenneth.

Setelah bertemu langsung dengan keluarga pasien dan berkoordinasi dengan pihak RSUD, pasien langsung dipindahkan ke HCU sekira pukul 11.00 WIB.

Kenneth mengapresiasi respons cepat RSUD Cengkareng di bawah pimpinan Dokter Lysbeth. Menurutnya, pelayanan di rumah sakit mesti dilakukan dari hati dengan mengikuti aturan yang ada.

"Kalau menurut saya kan pelayanan ini kembali kepada hati saja. Semua aturan sudah ada. Jadi intinya aturan itu dilaksanakan saja," imbuhnya.

Direktur Utama RSUD Cengkareng Dokter Lysbeth Pandjaitan membenarkan bahwa ruangan HCU semalam sudah penuh.

"Pagi kita cek sudah kosong dan bisa. Dengan adanya kunjungan ini, mudah-mudahan bisa bekerja sama lagi dengan baik dapat melayani masyarakat dengan lebih cepat dan tepat," ujar dia.

Terkait antrian di ruangan IGD, Lysbeth menjelaskan pihaknya memiliki bed management system (sistem manajemen tempat tidur).

"Untuk daftar antrian pasien yang untuk IGD, kami memiliki namanya sistem manajemen bed yang mengatur pasien yang datang, jam berapa kemudian di ruangan, diatur juga apakah ada ketersediaan bed-nya. Mereka mengkomunikasikan secara digital dan juga by phone," unar Lysbeth.

Menurutnya, pasien IGD butuh waktu kurang lebih empat jam untuk mendapatkan ruangan.

"Tapi memang untuk beberapa pasien yang butuh ruangan seperti ICU atau HCU, itu yang waktu perawatannya untuk ICU lama, kita butuh manajemen yang lebih baik lagi, tapi kita bisa atur," tutur Lysbeth. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta #RSUD Cengkareng #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Indonesia
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Jakarta menghapus aturan larangan penjualan rokok di dekat sekolah. Jadi, pasal ini tak masuk dalam Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Soffi Amira - Jumat, 21 November 2025
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
Indonesia
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
DPRD DKI mendorong Pemprov menggandeng Komdigi untuk merumuskan aturan penyaringan konten kekerasan, tanpa membatasi akses internet bagi pelajar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 19 November 2025
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking
Indonesia
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
DPRD DKI Jakarta menargetkan 13 raperda akan disahkan menjadi perda pada 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 18 November 2025
DPRD DKI Baru Sahkan 2 Rapeda Jadi Perda, Salahkan Kurangnya Disiplin Waktu
Indonesia
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
PSI menilai wacana pembatasan game online usai kasus SMAN 72 hanya mencari kambing hitam. Justin Adrian menegaskan orang tua harus bertanggung jawab atas anak.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 15 November 2025
Kritik Wacana Pembatasan Game Online Usai Ledakan SMAN 72, PSI Jakarta: Orang Tua Harus Awasi Anak, Bukan Salahkan Game
Indonesia
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
DPRD Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan Bappeda agar mengkaji lagi pengurangan anggaran pangan bersubsidi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Dewan Golkar DKI Duga Ada Mafia dalam Penyaluran Pangan Murah
Indonesia
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Sebelum raperda diketok, tiga fraksi DPRD DKI Jakarta mengajukan interupsi.
Dwi Astarini - Rabu, 12 November 2025
Ketua DPRD DKI Tetap Ketok Raperda APBD 2026, Sempat Dihujani Interupsi
Bagikan