Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan Pemerintah agar dalam menyediakan rumah murah dan gratis, memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan sosial.
“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial. Sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Rachmat Gobel dalam keteranganya, Minggu (19/1).
Gobel mengingatkan agar dari awal dipikirkan kualitas dan daya dukung lingkungannya. Pertama, jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan di pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.
“Kedua, jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen,” tutur Gobel yang juga pengusaha nasional ini.
Baca juga:
Ketiga, Rachmat Gobel mengingatkan pemerintah agar menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama
“Keempat, pembangunan kawasan permukiman harus berkonsep ramah lingkungan dan ramah sosial,” jelas dia.
Politisi Partai NasDem itu juga mengatakan, saat ini masih terdapat 9,36 persen penduduk di bawah garis kemiskinan, atau sekitar 25,9 juta orang.
Dari data BPS terungkap masih ada 15,21 persen penduduk yang belum memiliki rumah. Sedangkan jumlah rumah tangga di Indonesia sekitar 70,628 juta.
Jika satu rumah untuk tiap rumah tangga, maka angka 15,21 persen yang belum memiliki rumah adalah 10,74 juta keluarga. Namun demikian pihak REI menyatakan yang belum memiliki rumah sekitar 25 juta keluarga.
“Masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah dan negara harus bertanggung jawab untuk itu,” ujar Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 ini.
Baca juga:
Rumah Polisi di Mojokerto Meledak, Ibu Anak Tewas Jadi Korban
Dia juga mengomentari pemerintah telah mengalokasikan dukungan pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun untuk fasilitas pembiayaan perumahan, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan dukungan melalui Tapera.
Menurut Gobel, masih butuh dana lebih besar lagi untuk mencapai tiga juta rumah. Karena itu, pemerintah tidak bisa sendirian untuk menyediakan rumah sebanyak itu.
Butuh partisipasi semua pihak, terutama investasi dari sektor swasta nasional maupun asing.
“Untuk itu, Indonesia menyambut baik prakarsa Jepang untuk membantu Indonesia di sektor perumahan,” katanya. (Knu)
