Legislator Minta Pemerintah Permudah Akses Penukaran Uang bagi Masyarakat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 15 Maret 2024
Legislator Minta Pemerintah Permudah Akses Penukaran Uang bagi Masyarakat

Ilustrasi uang rupiah. Foto: Pexels/Robert Lens

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam rangka menyambut Hari Raya Idulfitri tahun 2024, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 197,6 triliun yang dapat ditukar oleh masyarakat.

Penukaran uang tersebut dapat dilakukan pada 5.124 titik yang telah ditetapkan BI. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin ingatkan BI untuk terus mempermudah akses penukaran uang.

“Sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat, dimana ketika menjelang lebaran kebutuhan penukaran uang terus meningkat," kata Puteri dalam keterangannya, Jumat (16/3).

Baca juga:

Pemerintah Putuskan Harga Listrik Tak Berubah Jelang Idulfitri

Untuk itu, Puteri meminta BI untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tata cara dan mekanisme untuk penukaran uang tersebut. Terutama mengenai lokasi penukaran uang tersebut.

"Supaya masyarakat lebih memilih untuk menukar di tempat penukaran resmi dibandingkan jasa penukaran yang sering ditemui di pinggir jalan yang rawan pemalsuan,” ujarnya.

Politikus Golkar ini pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.

“Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Baca juga:

IKEA Ramadhan Shop Hadirkan Kebutuhan Ramadan dan Idulfitri

Lebih lanjut, Puteri juga mengingatkan BI untuk meningkatkan operasi terhadap peredaran uang palsu di tengah masyarakat. Terutama mendekati momentum perayaan Idul Fitri yang sering dimanfaatkan oleh oknum untuk menyebarkan uang palsu.

“Untuk itu, kita harus mewaspadai hal tersebut. Apalagi motifnya semakin canggih. Ada uang yang dimutilasi, ada juga uang yang dicat ulang sehingga menyerupai pecahan uang tertentu. Khususnya pada pecahan uang rupiah baru yang sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan dengan baik,” ucapnya.

Puteri menyebut bahwa rasio uang palsu yang beredar mengalami penurunan menjadi tiga lembar uang palsu dari satu juta lembar uang asli yang beredar per Semester I-2022. Sementara tiga tahun lalu, rasionya masih sembilan lembar uang palsu dari satu juta uang asli yang beredar.

Baca juga:

Airlangga Ilustrasikan Perayaan Idulfitri Sumbang Perputaran Uang Rp 127,5 Triliun

Meski rasionya turun, justru uang palsu semakin mirip uang asli karena pembuatannya menggunakan alat-alat yang canggih. Untuk itu, ia mengingatkan agar bisa terus meningkatkan upaya edukasi terkait ciri-ciri keaslian uang Rupiah sebagai langkah preventif.

"Selain itu perlu adanya peningkatan operasi dan upaya penindakan yang bekerjasama dengan berbagai aparat yang berwenang,” tutup Puteri. (Pon)

#Uang #Uang Tunai #Bank Indonesia #Penukaran Uang
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat 6 Bulan Ekspor
Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
Cadangan Devisa Indonesia Cukup Buat 6 Bulan Ekspor
Fun
7 Cara Tercepat Dapat Uang di The Forge Roblox, Pemula Auto Sultan!
Inilah cara tercepat mendapatkan uang di The Forge Roblox. Panduan lengkap forging, mining, quest, hingga tips beli pickaxe agar cepat kaya, penasaran?
ImanK - Jumat, 05 Desember 2025
7 Cara Tercepat Dapat Uang di The Forge Roblox, Pemula Auto Sultan!
Berita Foto
Momen KPK Serahkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Taspen Senilai Rp 883 Miliar di Jakarta
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyerahkan kasus korupsi Taspen Rp 883 Miliar ke Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto
Didik Setiawan - Kamis, 20 November 2025
Momen KPK Serahkan Uang Rampasan Kasus Korupsi Taspen Senilai Rp 883 Miliar di Jakarta
Indonesia
Warga Makin Mudah Lakukan Pembayaran Digital, Transfer Capai Rp 25 Kuadriliun
Transaksi tersebut dengan volume mencapai 9,61 miliar transaksi sejak pertama kali diluncurkan pada Desember 2021 hingga September 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Warga Makin Mudah Lakukan Pembayaran Digital, Transfer Capai Rp 25 Kuadriliun
Indonesia
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli atau nilai tukar terhadap barang dan jasa.
Wisnu Cipto - Senin, 10 November 2025
Target RUU Redenominasi Rupiah Rampung 2027, BI Tegaskan Butuh Persiapan Matang
Indonesia
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 November 2025
Surat Utang Global Bikin Cadangan Devisa Meningkat
Indonesia
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Kebijakan ini berlaku sejak Desember 2024. Sebelum aturan ini berlaku, pedagang dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,3 persen untuk transaksi di atas Rp 100 ribu.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Banyak yang Belum Tahu, Ingat Transaksi QRIS di Bawah Rp 500 Ribu Gratis Biaya Admin
Indonesia
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Kebijakan makro prudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Ekspor Dinilai Bagus, Tapi Ekonomi Indonesia Hanya Tumbuh 5,5 Persen
Indonesia
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Rajiv, mangkir dari panggilan KPK terkait kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Legislator NasDem Rajiv Mangkir dari Panggilan KPK, Pemeriksaan Bakal Dijadwalkan Ulang
Indonesia
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
koordinasi terkait data simpanan pemda di bank merupakan kewenangan BI sebagai bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Ramai Bantahan Jumlah Dana Pemda Mengendap, Menkeu Purbaya Lempar Tanggung Jawab ke BI
Bagikan