Legislator Ingatkan Rantai Pasok Makanan Harus Diperkuat Hindari Siswa Keracunan MBG

Makan bergizi gratis (MBG) di SDN Dukuh 3, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (17/1). (Foto: MerahPutih.com/Ismail)
Merahputih.com - Keracunan massal 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1) mendapat sorotan tajam Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin. Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Alifudin menekankan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol akan kualitas (quality control) dalam penyediaan makanan untuk program MBG.
Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan.
“Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai pasok makanan harus diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Alifudin dalam keterangannya, Minggu (19/1).
Baca juga:
Puluhan Anak Keracunan Makan Bergizi Gratis, Pengolahan Ayam Bermasalah jadi Pemicu
Ia juga meminta agar pihak terkait segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan tersebut.
“Kita harus memastikan bahwa katering yang bekerja sama dengan program ini mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku, serta memiliki sistem kontrol yang memadai untuk menjaga kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.
Sebagai Anggota Komisi yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN), ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, serta pihak berwenang yang lainnya untuk memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman.
Baca juga:
Puluhan Siswa Keracunan, Makan Bergizi Gratis di SDN Dukuh 3 Sukoharjo Tetap Jalan
“Evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering perlu dilakukan agar dapat dipastikan bahwa mereka tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga dapat bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti ini,” tambahnya.
Kejadian ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan terhadap program MBG di masa mendatang.
“Sistem pengawasan yang lebih baik harus dibangun, terutama dalam hal kebersihan dan keamanan makanan yang disediakan untuk anak-anak. Kepercayaan masyarakat terhadap program ini sangat penting, dan kejadian seperti ini dapat merusak citra program yang sangat bermanfaat bagi siswa-siswi,” ujarnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Target 82,9 Juta Penerima Makan Bergizi Gratis Bakal Terealisasi di Maret 2026

Setahun Prabowo-Gibran: Program Makan Gratis Prabowo Disorot Tajam, Dianggap Sebagai 'Nasi yang Belum Matang Sempurna'

Dapur Makan Bergizi Gratis Diminta Waspadai Pungutan Liar, Tidak Bayar ke Pegawai Ngaku Dari BGN

Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945

Capaian 1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Program MBG Capai 1,4 Miliar Porsi Diminta Ojo Ngoyo

Limbah MBG Diduga Cemari Kampung, Warga Solo Minta Dapur SPPG Ditutup

BGN Coret Ribuan Pendaftaran SPPG untuk MBG, Dinilai Tak Serius dan Lambat Membangun

Prabowo Klaim Makan Bergizi Ala Indonesia Ditiru Berbagai Negara, 112 Terapkan MBG

Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah

Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
