Legislator Gerindra Sebut WFA Jadi Salah Satu Teroboson Urai Puncak Saat Arus Mudik

Kendaran melintas di GT Tol Ngemplak Solo-Ngawi. (Merahputih.com/Ismail
MerahPutih.com – Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan arus mudik dan lebaran 2025.
Menurut Legislator Gerindra itu kebijakan work from anywhere (WFA) yang dianjurkan pemerintah berhasil mengurai puncak arus mudik.
"Puncak kemacetan pada 27-28 Maret 2025 bisa diurai karena adanya kebijakan WFA. Hasil survei Kemenhub menunjukkan, jika tidak ada WFA, maka puncak pergerakan akan terjadi di tanggal 28 dengan beban sangat tinggi. Ini terobosan yang patut dilanjutkan ke depan," kata Danang dalam keterangannya, Jumat (18/4).
Baca juga:
DPR Sebut WFA Efektif Kurangi Kemacetan saat Puncak Arus Mudik Lebaran 2025
Lebih jauh, Danang menyebut konsep WFA jelang mudik lebaran tahun ini, juga menjadi perhatian khusus di Komisi V DPR.
"Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Hal ini, perlu jadi evaluasi sekaligus menjadi catatan dalam penanganan mudik di tahun-tahun mendatang," terangnya.
Anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah III ini menyebut standar kenyamanan selama arus mudik 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Penyiapan jalan oleh Kementerian PU sangat layak diapresiasi. Tahun ini kita melihat standar kenyamanan dan kelancaran arus mudik-balik jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya," katanya.
Baca juga:
Angka Kecelakaan saat Arus Mudik dan Balik Lebaran 2025 Diklaim Menurun
Selain Kementerian PU, Danang juga mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dinilai berperan besar dalam mengelola transportasi nasional selama masa mudik Lebaran.
"Kenyamanan selama proses mudik lebaran 2025 ini berkat koordinasi lintas sektor yang saling terkoordinasi. Sehingga semua berjalan lancar," tutupnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional

Stop Jadi Korban Iming-Iming Imigran Gelap, DPR Tegaskan Timur Tengah Bukan Lagi Primadona

Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi

DPR Diminta Akomodasi Hukum Syariat Aceh dalam RKUHAP

DPR Kecam Pembakaran Sekolah oleh KKB di Papua, Minta Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas
