Legislator Dorong Rasionalisasi BUMN untuk Cegah Pemborosan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya (NasDem)
Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendukung rasionalisasi BUMN pada tahun 2025 melalui upaya merger.
Namun, ia menekankan bahwa rasionalisasi BUMN harus menyentuh hingga ke anak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan.
"Potensi keuntungan negara pun hilang karena digunakan sebagai capex dan opex bagi bidang-bidang usaha yang didirikan," kata Asep dalam keterangannya, Kamis (8/1).
Baca juga:
Kajian BUMN Holding Sektor Maritim Rampung di Triwulan Pertama 2025
Menurut Asep, pemborosan keuangan korporasi di BUMN telah menjadi perhatian serius. Ia mengutip contoh bank BUMN yang membuat anak perusahaan untuk usaha pencucian AC, sehingga perusahaan swasta kecil tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
Contoh lain adalah Garuda Indonesia yang membuat anak perusahaan jualan tiket dengan praktik kongkalikong dalam penentuan harga tiket.
Baca juga:
Asep menegaskan bahwa merger BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jumlah aset. Namun, rasionalisasi harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari pemborosan dan fraud.
"Konsekuensinya, seluruh lini usaha BUMN menggurita dan mempersempit daya saing usaha milik swasta," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden

Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur

Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN

KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
