Legislator Dorong Rasionalisasi BUMN untuk Cegah Pemborosan
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya (NasDem)
Merahputih.com - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendukung rasionalisasi BUMN pada tahun 2025 melalui upaya merger.
Namun, ia menekankan bahwa rasionalisasi BUMN harus menyentuh hingga ke anak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan.
"Potensi keuntungan negara pun hilang karena digunakan sebagai capex dan opex bagi bidang-bidang usaha yang didirikan," kata Asep dalam keterangannya, Kamis (8/1).
Baca juga:
Kajian BUMN Holding Sektor Maritim Rampung di Triwulan Pertama 2025
Menurut Asep, pemborosan keuangan korporasi di BUMN telah menjadi perhatian serius. Ia mengutip contoh bank BUMN yang membuat anak perusahaan untuk usaha pencucian AC, sehingga perusahaan swasta kecil tidak bisa mendapatkan pekerjaan.
Contoh lain adalah Garuda Indonesia yang membuat anak perusahaan jualan tiket dengan praktik kongkalikong dalam penentuan harga tiket.
Baca juga:
Asep menegaskan bahwa merger BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan jumlah aset. Namun, rasionalisasi harus dilakukan secara komprehensif untuk menghindari pemborosan dan fraud.
"Konsekuensinya, seluruh lini usaha BUMN menggurita dan mempersempit daya saing usaha milik swasta," jelas dia.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
ID Food Berencana Gadaikan Aset, DPR: Jaminan Pinjaman harus Opsi Terakhir, bukan Pilihan Utama
Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.127 Triliun, Laba Bersih Rp 54 Triliun
Garuda Tunda Pengadaan Pesawat Baru, Prioritasnya Perbaikan Armada
BUMN Banyak Masalah, Danantara Siapkan Solusi Ini
Dapat Suntikan Modal 23,67 Triliun, Garuda Indonesia Janji Perkokoh Operasional
Pemerintah Ubah Aturan, Minyakita Hanya Akan Didistribusikan Oleh BUMN
BUMN Indonesia Menang Kontrak Proyek Malolos-Clark Railway di Filipina, Nilainya Rp 3,16 T
Danantara Optimis Raih Rp 140 Triliun Pada 2025 Dari Dividen BUMN
Menkeu Perintahkan Pemda Simpan Duit Lebih di BPD Tidak di Bank BUMN
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten