Legislator Desak Pembubaran Cucu-Anak Usaha PLN 'Pembunuh' UMKM
Logo PT PLN (Ilustrasi).
MerahPutih.com - Legislator Senayan mengusulkan pembubaran anak atau cucu usaha PLN yang tidak relevan dengan lini bisnis utama.
Alasannya, makin meluasnya aktivitas bisnis BUMN itu justru berpotensi mematikan pelaku usaha lokal dan UMKM.
"Praktik ini tidak hanya terjadi di PLN, tetapi terjadi juga di BUMN yang lainnya," kata anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5).
Baca juga:
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Untuk itu, Asep mendorong Danantara agar melakukan pembubaran terhadap anak dan cucu perusahaan BUMN yang tidak relevan dengan lini bisnis utama.
"Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM," ungkapnya
Lebih jauh, Asep juga meminta agar para Direksi BUMN mengambil langkah inisiatif untuk mengevaluasi dan membubarkan entitas-entitas anak dan cucu usaha sebelum dibubarkan Danantara.
Baca juga:
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
"Tolong ya Pak, sebelum nanti Danantara menghilangkan perusahaan seperti itu, sebaiknya inisiatif sendiri segera diambil. Karena ini menyangkut puluhan hingga ratusan ribu tenaga kerja yang harusnya bekerja sebagai mitra BUMN," tuturnya, dikutip Antara. (*)
Bagikan
Wisnu Cipto
Berita Terkait
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025