Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Komisi II DPR RI mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi untuk segera membentuk Direktorat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan menilai hal ini sangat penting untuk mengawasi dan mengontrol kinerja BUMD di seluruh Indonesia.
"Soal BUMD itu hanya tangani sekelas Kasubdit di Kemendagri, karena itu sebaiknya kewenangannya dipegang setingkat direktur dalam sebuah Direktorat Kemendagri, jadi perlu dipercepat ini pembentukan atas persetujuan KemenPAN-RB," ujarnya kepada wartawan, Kamis (6/3).
Pasalnya, kata dia, dalam rapat kerja dengan Kemendagri sempat terungkap bahwa mayoritas kinerja dan kesehatan keuangan BUMD itu bermasalah.
"Nah, bayangan kami, bahwa BUMD seharusnya menjadi pendongkrak potensi ekonomi lokal di daerah, bahkan mestinya bisa memberikan keuntungan dan justru, tidak menjadi beban bagi APBD," katanya.
Baca juga:
Kemenpan RB Lakukan Uji Coba Penerapan Platform Digital Manajemen ASN
Politisi muda Golkar ini menyoroti kinerja BUMD, khususnya PDAM yang mengelola air minum dan mendapat previlage dari negara ternyata banyak yang rugi.
"Padahal dalam konstitusi sudah jelas bahwa kekayaan alam berupa tanah dan air, dikelola oleh negara. Jadi itu satu-satunya yang bisa mengelola air itu kan hanya PDAM saja. Tapi kenapa banyak yang rugi," tuturnya.
Berbeda dengan BUMD yang berupa Bank Pembangunan Daerah (BPD), sambung Irawan, ternyata BUMD yang banyak regulasinya dan sangat ketat aturannya, seperti BPD justru banyak memberikan keuntungan bagi Pemda.
"BPD inikan selain diawasi oleh Kemendagri, juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Nah itulah kenapa alasan kami mendorong agar ke Kemendagri menaikkan status pengawasan BUMD dari awalnya Kasudit menjadi selevel direktur," jelasnya.
Baca juga:
Kemendagri Bakal Gelar Retret Gelombang 2, Diagendakan Setelah Lebaran
Ia melanjutkan, dalam situasi dan kondisi seperti ini, negara membutuhkan sumber pembiayaan yang inovatif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itulah seharusnya BUMD bisa memberikan manfaat yang besar untuk rakyat.
"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara BUMN saja ternyata mampu mengop timalisasi aset BUMN, sehingga bisa membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dengan modal yang begitu besar," pungkasnya. (Pon)
