Lawan Hoaks, Pemerintah Harus Terbuka Soal Kandungan Vaksin Sinovac

MerahPutih.com - Isu vaksin Sinovac mengandung boraks, merkuri dan unsur babi telah dibantah oleh Manajer Lapangan Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah segera memberikan penjelasan resmi hasil uji klinis tahap ketiga Sinovac agar masyarakat tidak panik.

"Isu beredar melalui pesan percakapan tersebut dapat membuat masyarakat bingung, panik bahkan bisa distrust terhadap pemerintah," kata Netty dalam keterangan tertulis, Minggu, (03/01).

Baca Juga:

Gubernur Jatim Positif COVID, LaNyalla: Pejabat Publik Sulit Hindari Kerumunan

Menurut Netty, jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi mengancam keberhasilan program vaksinasi. Dia meminta pemerintah membangun kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi melalui komunikasi publik yang baik.

"Sejak awal isu vaksin diangkat, telah menimbulkan pro kontra yang menyebabkan keraguan publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera mengumumkan hasil uji klinis Sinovac secara transparan, akuntabel dan penuh kejujuran," ujarnya.

Netty mengingatkan, pemerintah agar tidak menutupi hasil uji klinis tersebut. Pemerintah, kata dia, juga harus memiliki kemampuan membangun komunikasi publik yang antisipatif, cepat dan akurat. Jangan sampai masyarakat lebih percaya pada informasi yang diperoleh melalui media sosial.

"Pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik tentang informasi vaksin yang diklaim sebagai hoax, serta pembuktian dari pemerintah secara kasat mata bahwa vaksin yang didatangkan bukan yang terpampang dalam foto dan berita hoax yang beredar," tegas dia.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, dalam era informasi serba cepat, keterbukaan dan transparansi menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan dukungan rakyat dalam setiap program pemerintah. Kegagalan membangun komunikasi publik akan menimbulkan kesia-siaan yang membuat situasi semakin parah.

"Jangan sampai terjadi hal yang sama seperti Pasal-pasal RUU Ciptaker, di mana pemerintah membantah bahwa itu hoax, akhirnya timbul kegaduhan tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pemerintah," ujarnya

Ia meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan LPOM Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar segera menyelesaikan pekerjaannya.

"Saya ingatkan bahwa dijanjikan hasil uji klinis diterima pada akhir Desember atau awal Januari. Segera umumkan tingkat keampuhan, material yang terkandung, efek samping yang mungkin timbul, serta kehalalan vaksin Sinovac dan vaksin lain yang sedang dalam masa uji klinis," tutup dia. (Pon)