Langkah Pemerintah Atasi Lemahnya Rupiah

Fadhli Fadhli - Jumat, 13 Maret 2015
Langkah Pemerintah Atasi Lemahnya Rupiah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berbincang dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat jumpa pers di kantor Kementerian Keuangan. (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menurut Menkeu, Bambang Brodjonegoro, dalam mengatasi melemahnya rupiah, Pemerintah akan melakukan langkah yang extra ordinary effort (usaha luar biasa).

Seperti dikutip dari Setkab, langkah awal yang akan dilakukan adalah melihat tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, baik individu mau pun badan usaha. (Baca: Pemerintah Siap Umumkan Sejumlah Kebijakan Hadapi Melemahnya Rupiah)

“Itu yang akan kita perbaiki tanpa mengganggu bisnis yang berjalan. Karena yang dikejar adalah kewajiban yang seharusnya dibayar tapi di masa lalu tidak dibayar dengan tepat atau kesalahan pengisian form pajak,” jelas Bambang. (Baca: Jika Gejolak Rupiah Terjadi Tahun Lalu, APBN Terancam)

Kedua, pemerintah akan memperbaiki kebocoran penerimaan pajak, terutama dari restitusi yang sifatnya fiktif, yang seharusnya tidak dibayarkan oleh pemerintah. “Ini kelihatannya sepele tapi jumlahnya bisa besar. Dan mulai tahun ini kita sudah punya sistem yang tepat untuk mendeteksi mana restitusi yang harus segera dibayar, mana yang sebaiknya tidak dibayar karena sifatnya palsu,” papar Bambang.

Ketiga adalah ekstensifikasi. Menkeu mengatakan, dari penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta orang, 45juta diantaranya adalah pemilik pekerjaan potensial yang wajib pajak. Jumlah wajib pajak perorangan yang terdaftar hanya 27 juta orang, yang membayar dan melaporkan pajak di bawah 10 juta orang. “Artinya dari ekstensifikasi saja banyak yang harus kita benahi, dan itu menyangkut seluruh kelompok masyarakat,” lanjutnya.

Dengan extra ordinary effort tersebut, lanjut Menkeu, pemerintah optimistis mencapai target penerimaan pajak tahun 2015.

Menkeu mendukung apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Sofyan Djalil mengenai policy response dalam bentuk kebijakan. “Yang penting pemerintah berkomitmen untuk bisa membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan. Pemerintah juga akan mulai memperhatikan defisit di neraca jasa dan keuangan. Di neraca itu kita akan coba buat kebijakan yang diharapkan bisa mengurangi defisit yang ada,” jelasnya.

Kalau defisit transaksi berjalan kita membaik, Menkeu meyakini kita bisa seperti negara lain, yang ketika mengalami pelemahan mata uang, pelemahannya relatif kecil. Atau malah dalam beberapa kasus mengalami apresiasi.

#Pelemahan Rupiah #APBN Terancam #APBN #Gejolak Rupiah
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Indonesia
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Akibat pemangkasan ini, proyeksi APBD DKI 2026 terpaksa dikurangi menjadi Rp 81,28 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Anggaran Pusat Bikin Proyek DKI Mandek, Nasib GOR dan Sekolah Jadi Abu-Abu
Indonesia
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Purbaya mengakui bahwa solusi jangka pendek untuk masalah ini masih terbatas
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Dicecar Gibran Soal Pemotongan Anggaran Pemda, Menkeu Purbaya: Dia Menyuarakan Keresahan
Indonesia
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
APBN berperan penting sebagai instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan menopang pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
Kemenkeu Jelaskan APBN Dikelola untuk Jalankan Asta Cita Program Prabowo
Indonesia
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Pemerintah menyetujui anggaran Rp 148 triliun untuk pembelian jet tempur Chengdu J-10 dari China dalam APBN 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
Jet Tempur Chengdu J-10 China Segera Terbang di Jakarta, Menkeu Setuju Beli Pakai APBN Rp 148 T
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Sekjen Partai Golkar menegaskan bahwa pernyataan Atalia tidak bermaksud melarang penggunaan dana APBN untuk pesantren.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 Oktober 2025
Klarifikasi Pernyataan Atalia Praratya soal Dana Pesantren, Golkar Tegaskan Tak Ada Larangan APBN untuk Ponpes
Berita
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Family office adalah entitas privat pengelola kekayaan ultra-kaya. Kenali fungsinya, potensi di Indonesia, dan kontroversi proyek di Bali.
ImanK - Selasa, 14 Oktober 2025
Family Office Apa Itu? Strategi Tarik Investasi dari Ultra High Net Worth Individual
Indonesia
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat melambat 1,6 persen dengan nilai Rp 1.589,9 triliun, setara 59,7 persen dari proyeksi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Oktober 2025
Keuangan Negara Tertekan, Defisit Anggaran Sebesar Rp 371,5 Per September 2025
Indonesia
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Pentingnya akuntabilitas publik dalam penggunaan dana APBN negara, terutama untuk proyek pembangunan
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
MPR Desak Audit Ponpes Al Khoziny Sebelum Dibangun Ulang Pakai APBN
Bagikan