Langkah Pemerintah Atasi Lemahnya Rupiah

Fadhli Fadhli - Jumat, 13 Maret 2015
Langkah Pemerintah Atasi Lemahnya Rupiah

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berbincang dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat jumpa pers di kantor Kementerian Keuangan. (Foto: Antara Foto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menurut Menkeu, Bambang Brodjonegoro, dalam mengatasi melemahnya rupiah, Pemerintah akan melakukan langkah yang extra ordinary effort (usaha luar biasa).

Seperti dikutip dari Setkab, langkah awal yang akan dilakukan adalah melihat tingkat kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah, baik individu mau pun badan usaha. (Baca: Pemerintah Siap Umumkan Sejumlah Kebijakan Hadapi Melemahnya Rupiah)

“Itu yang akan kita perbaiki tanpa mengganggu bisnis yang berjalan. Karena yang dikejar adalah kewajiban yang seharusnya dibayar tapi di masa lalu tidak dibayar dengan tepat atau kesalahan pengisian form pajak,” jelas Bambang. (Baca: Jika Gejolak Rupiah Terjadi Tahun Lalu, APBN Terancam)

Kedua, pemerintah akan memperbaiki kebocoran penerimaan pajak, terutama dari restitusi yang sifatnya fiktif, yang seharusnya tidak dibayarkan oleh pemerintah. “Ini kelihatannya sepele tapi jumlahnya bisa besar. Dan mulai tahun ini kita sudah punya sistem yang tepat untuk mendeteksi mana restitusi yang harus segera dibayar, mana yang sebaiknya tidak dibayar karena sifatnya palsu,” papar Bambang.

Ketiga adalah ekstensifikasi. Menkeu mengatakan, dari penduduk Indonesia yang berjumlah 255 juta orang, 45juta diantaranya adalah pemilik pekerjaan potensial yang wajib pajak. Jumlah wajib pajak perorangan yang terdaftar hanya 27 juta orang, yang membayar dan melaporkan pajak di bawah 10 juta orang. “Artinya dari ekstensifikasi saja banyak yang harus kita benahi, dan itu menyangkut seluruh kelompok masyarakat,” lanjutnya.

Dengan extra ordinary effort tersebut, lanjut Menkeu, pemerintah optimistis mencapai target penerimaan pajak tahun 2015.

Menkeu mendukung apa yang disampaikan Menko Perekonomian, Sofyan Djalil mengenai policy response dalam bentuk kebijakan. “Yang penting pemerintah berkomitmen untuk bisa membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan. Pemerintah juga akan mulai memperhatikan defisit di neraca jasa dan keuangan. Di neraca itu kita akan coba buat kebijakan yang diharapkan bisa mengurangi defisit yang ada,” jelasnya.

Kalau defisit transaksi berjalan kita membaik, Menkeu meyakini kita bisa seperti negara lain, yang ketika mengalami pelemahan mata uang, pelemahannya relatif kecil. Atau malah dalam beberapa kasus mengalami apresiasi.

#Pelemahan Rupiah #APBN Terancam #APBN #Gejolak Rupiah
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Cucun menegaskan otoritas keuangan wajib menyikapi pergerakan nilai tukar mata uang secara tepat dan cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
Pemerintah Diminta Maksimalkan UU P2SK Guna Tahan Kejatuhan Nilai Tukar Rupiah
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Pelemahan rupiah hingga Rp18.050 per dolar AS menjadi sorotan DPR. Wakil Ketua DPR meminta pemerintah serta Bank Indonesia memperkuat langkah stabilisasi ekonomi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.050 per Dolar AS, DPR Desak Pemerintah Ambil Langkah Serius
Indonesia
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Bank Indonesia menjelaskan pelemahan rupiah hingga menyentuh Rp 18.043 per dolar AS. Faktor geopolitik Timur Tengah, arus modal keluar, hingga kebutuhan domestik menjadi pemicunya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Juni 2026
Rupiah Tembus Rp 18.043 per Dolar AS, BI Ungkap Penyebab hingga Langkah Stabilisasi
Indonesia
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Pemerintah resmi merealisasikan pembayaran gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan dengan total anggaran mencapai Rp 24 triliun.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Juni 2026
Gaji Ke-13 Cair, Negara Rogoh Kocek APBN Rp 24 T untuk 5,5 Juta ASN-Pensiunan
Indonesia
Rupiah Makin Mendekati Rp 18.000 Per Dolar AS
Rupiah bakal bergerak fluktuatif di rentang Rp 17.840 - Rp 17.900.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Rupiah Makin Mendekati Rp 18.000 Per Dolar AS
Indonesia
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Publik berhak mempertanyakan transparansi dan pengawasan penggunaan APBN.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
PDIP Kritik Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo Pakai APBN: jangan Jadi Branding Politik
Indonesia
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelemahan tidak mencerminkan fundamental ekonomi dan APBN tetap aman.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Mei 2026
Rupiah Loyo Tembus Rp 17.800 Dianggap Tidak Masuk Akal, Menkeu Ogah Hitung Ulang APBN
Indonesia
Pelemahan Rupiah Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Pidato Prabowo di DPR
pembacaan KEM PPKF memang dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan nota keuangan APBN yang akan dibacakan pada 16 Agustus mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Mei 2026
Pelemahan Rupiah Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Pidato Prabowo di DPR
Indonesia
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi saat menyampaikan KEM-PPKF RAPBN 2027 di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Prabowo: APBN Bukan Sekadar Dokumen Keuangan, Tapi Alat Perjuangan Bangsa
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Bagikan