Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Sempat muncul polemik mengenai laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akhirnya menetapkan mekanisme baru.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dalam mekanisme LPJ RT/RW ini ada sejumlah perubahan. Jika sebelumnya, ada 30.407 RT dan 2.732 RW melaporkan penggunaan dana per tiga bulan, nanti diubah menjadi per enam bulan.
"Ke depannya, RT dan RW tersebut mencatat pengeluaran bulanan dan melaporkan kepada warga dalam musyawarah RT atau RW, minimal sekali setiap 6 bulan sekali dan ditembuskan kepada lurah," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (7/12).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengatakan, dengan adanya mekanisme baru ini, Anies berharap semoga para ketua RT/RW tidak lagi direpotkan dengan pembuatan LPJ.
"Sebab, bentuknya telah lebih sederhana dan lebih simpel. Jadi, semuanya berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 nanti," kata Anies.
Anies menuturkan, dengan mekanisme baru ini nantinya kelurahan akan membayarkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada RT/RW paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
"Anggaran untuk kebutuhan transfer ada di kelurahan. Maka, pertanggungjawaban yang dibutuhkan adalah bukti transfer dan tanda terima bahwa uang tersebut sudah disalurkan oleh kelurahan kepada RT dan RW," tandasnya. (Asp)
