'Lagi Ramai Kasus Penganiayaan Ustaz, Mana Suara Komnas HAM?'

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 19 Maret 2018
'Lagi Ramai Kasus Penganiayaan Ustaz, Mana Suara Komnas HAM?'

Komnas HAM 2017-2022 di kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, Rabu (2/8). (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi III DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM). RDP diwarnai banyaknya pertanyaan anggota Dewan terkait sikap komnas HAM atas kasus maraknya penyerangan ulama di Indonesia.

"Ini lagi ramai soal adanya kasus penganiayaan ustadz, mana suara Komnas HAM? kok ngak ada suaranya," kata anggota komisi III Fraksi PDI-P Arteria Dahlan pada Rapat dengar pendapat antara komisi III dengan Komnas HAM di Jakarta seperti dikutip Antara, Senin (19/3).

Sebelumnya ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik memaparkan beberapa kinerja yang telah dilakukannya. Salah satunya soal telah menyelesaikan penyidikan kasua pelanggaran HAM berat. Selain itu juga soal pemantauan pelaksanaan pilkada serentak.

Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan sembilan pelanggaran HAM berat dan telah diserahkan ke Kejagung, sehingga tinggal menunggu tindak lanjut kejagung.

Lebih lanjut Arteria Dahlan mendesak Komnas HAM agar ada terobosan-terobosan baru dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

"Komnas HAM saat ini belum ada greget. Tidak ada suaranya. Saya ini merindukan Komnas HAM yang bersuara lantang membela HAM, jika perlu melawan pemerintah tidak apa asal benar yang dibela HAMn-ya," kata Arteria.

Komnas HAM tambah Arteria, hanya "menunggangi" yang sudah ada. Contohnya memantau penyidikan kasus Novel Baswedan.

"Kenapa Komnas HAM ikut memantau. Komnas HAM bisa lakukan sendiri, lakukan penyelidikan siapa pelakunya," kata Arteria.

Arteria menilai Komnaa HAM hanya "kegenitan "jika mau membikin tim pemantau pilkada serentak.

Soal kasus penyerangan ulama juga ditanyakan anggota komisi III lainnya. Anggota F Gerindra , Wihadi Wiyanto mengatakan soal penyerangan ulama oleh orang gila.

"Orang gilanya perlu dilindungi tapi ulama juga harus dilindungi. Bagaimana Komnas HAM melihat persoalan ini," kata Wihadi.

Selain itu juga persoalan tanah di Yogyakarta, persoalan surat edaran di Papua ataupun soal kasus Novel Baswedan. Dalam kesempatan itu komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengakui memang masih banyak kekurangan terkait kinerja.

"Namun mohon dimaklumi komisioner saat ini baru bekerja tiga bulan. Jadi masih perlu waktu lebih untuk menunjukkan kinerjanya. Meskipun kami apresiasi sorotan yang ada, ini membuktikan adanya perhatian serius dari dewan," kata Sandrayati. (*)

#Komisi III DPR #Komnas HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Penangkapan harus menjadi pintu masuk untuk membongkar bandar, pemasok, pengendali, hingga pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap jaringan narkoba.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
DPR Desak Polri Bongkar Bandar Besar Narkoba Kampung Bahari hingga Aliran Dana
Indonesia
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Aset hasil tindak pidana investasi bodong diharapkan dapat dirampas dan dikembalikan kepada korban, bukan justru masuk ke kas negara.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Disiapkan untuk Kembalikan Uang Korban Investasi Bodong
Indonesia
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memuji penegakan hukum yang dilakukan Polri.
Dwi Astarini - Kamis, 29 Oktober 2026
Investor Asing dan Lokal Dijadikan Tersangka Karhutla, DPR Tegas Minta Usut Tuntas
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Keterlibatan langsung pemimpin Polri menjadi bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Tak Cukup Tangkap Pengedar, Pemberantasan Narkoba Harus Putus Jaringan Produksi
Indonesia
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Komisi III DPR mendukung usulan Kapolri untuk melarang total vape di Indonesia. Hal itu terkait temuan narkoba dalam liquid vape.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Wacana Larangan Total Vape di Indonesia, DPR Soroti Bahaya Narkoba Cair
Indonesia
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Soedeson Tandra mengungkap alasan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto perlu segera menata internal Polri, termasuk perombakan sejumlah Kapolda.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Oktober 2026
Kenapa Kapolri Suyudi Disebut Harus Tancap Gas Tata Internal Polri? Ini Kata Komisi III DPR
Bagikan