Lagi! KPK Sita Aset Rp 53,7 Miliar Dari Dugaan Pemerasan Pengurusan Pekerja Asing di Kemenaker

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Juni 2025 mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara (ASN) di Kemenaker bernama Suhartono, Haryanto, Wisnu Pramono, Devi Anggraeni, Gatot Widiartono, Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, dan Alfa Eshad.

Para tersangka dalam kurun waktu 2019–2024 duduga telah mengumpulkan sekitar Rp 53,7 miliar dari pemerasan pengurusan RPTKA.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tujuh aset dengan total nilai sekitar Rp 4,9 miliar terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja atau rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Pada hari Rabu (9/7), turut disita aset dari para tersangka pada perkara dugaan pemerasan di Kemenaker,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Baca juga:

Kemenaker Sambut Baik Aturan Baru bagi Pekerja Asing di Jepang

Tujuh aset tersebut terdiri atas dua unit ruko di Jakarta senilai kurang lebih Rp 1,2 miliar, satu unit rumah di Jakarta Selatan senilai kurang lebih Rp 2,5 miliar, dan satu unit rumah di Depok, Jawa Barat, senilai Rp 200 juta.

Budi mengatakan, KPK menyita satu bidang sawah di Cianjur, Jabar, senilai Rp 200 juta, serta dua bidang tanah kosong di Bekasi, Jabar, senilai Rp 800 juta.

Penyitaan tersebut merupakan yang kedua pada pekan ini, yakni setelah KPK melakukannya pada Selasa (8/7).

Pada Selasa (8/7), KPK menyita sepuluh aset dengan total nilai sekitar Rp 6,5 miliar yang terdiri atas dua unit rumah senilai kurang lebih Rp 1,5 miliar, empat unit kontrakan dan kos-kosan senilai kurang lebih Rp 3 miliar, dan empat unit bidang tanah yang saat ini harganya ditaksir senilai Rp 2 miliar. Tanah dan bangunan tersebut tersebar di Depok dan Bekasi, Jabar. (*)