KY Beri Sinyal Bakal Protes Anggaran Dipangkas Rp 74,7 Miliar

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 12 Februari 2025
KY Beri Sinyal Bakal Protes Anggaran Dipangkas Rp 74,7 Miliar

Gedung Komisi Yudisial. (Foto: dok. KY)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan keberatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp 74.700.000.000 pada anggaran tahun ini. KY bakal berusaha melayani publik di tengah kekurangan dana.

Hal ini menyusul instruksi Presiden Republik Indonesia soal efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 serta surat menteri keuangan nomer S-37/MK. 02/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal efisiensi belanja kementerian/lembaga.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Baca juga:

KY Usul RUU KUHAP Atur Penyadapan di Luar Pidana

"Berdasarkan rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga per 11 Februari 2025, antara Kementerian Keuangan dengan Komisi Yudisial terdapat alokasi efisiensi yang diperhitungkan kembali dari Rp 100 miliar menjadi Rp 74.700.000.000 atau terdapat pengurangan sebesar Rp 25.300.000.000. Dengan demikian pagu efektif KY tahun 2025 menjadi Rp 109.826.343.000," ujarnya.

Siti menyebut KY bakal memaksimalkan pagu anggaran yang tersedia Rp 109.826.343.000. Tapi KY bakal melakukan perubahan metode pelaksanaan kerja sesuai anggaran yang ada.

“Dengan Pagu efektif komisi Yudisial 2025 sebesar 109.826.343.000 penyesuaian dilakukan yakni untuk belanja perkantoran dilakukan efisiensi sebesar 40 persen sesuai dengan amanah perhitungan dalam lampiran surat kementerian keuangan," ujarnya.

Dia menjelaskan rincian efisiensi antara lain listrik-air di kantor KY pusat dan daerah, sewa kantor penghubung KY di 20 wilayah sewa kendaraan dinas, belanja BBM, operasional pimpinan.

"Belanja jamuan dan honor-honor dan peninjauan kontraktual atas belanja layanan perkantoran," tuturnya.

Siti menekankan efisiensi dilakukan pula atas pembiayaan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan prioritas dan menghentikan perjalanan dinas luar negeri, belanja layanan video conference, lisensi Microsoft 365, serta lisensi lainnya untuk mendukung metode kerja work from anywhere (WFA).

“KY mengupayakan penyelesaian pekerjaan secara online dan tetap melakukan fungsi layanan publik,” ucap Siti.

Baca juga:

Ahn Bo-hyun, Claudia Kim, Lee Sung Min, dan Ha Yun Kyung akan Bintangi ‘God’s Beads’, Drama Romansa Bernuansa Militer

KY mengklaim tetap menjalankan tugas dengan penyesuaian kebijakan sesuai anggaran yang ada. Tapi KY mengakui dampak efisiensi terhadap rencana dan target pelaksanaan tugas 2025.

"Dengan ini kami mohon dapat dipertimbangkan nilai efisiensi dimaksud agar dapat diupayakan untuk diuji kembali. Sehingga pagu KY tahun 2025 menjadi sebesar 172.000.933.843.330 dengan telah mempertimbangkan efisiensi belanja," ujar Siti. (Pon)

#Komisi Yudisial #Penghematan Anggaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
DPR RI sahkan 7 anggota Komisi Yudisial 2025-2030 via Rapat Paripurna. Anggota baru datang dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Yudisial
Suasana tujuh calon anggota Komisi Yudisial saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 17 November 2025
Komisi III DPR Gelar Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota Komisi Yudisial
Indonesia
Ketua Komisi III Singgung Keaslian Ijazah 7 Calon Anggota KY yang Diserahkan Pansel
Pansel seleksi KY dicecar apakah memiliki mekanisme khusus dalam memastikan keaslian ijazah serta keberadaan institusi pendidikan yang mengeluarkannya.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ketua Komisi III Singgung Keaslian Ijazah 7 Calon Anggota KY yang Diserahkan Pansel
Indonesia
Nama 7 Calon Anggota KY Masuk DPR, Ini Latar Belakang Mereka
Seluruh proses seleksi calon anggota KY dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Nama 7 Calon Anggota KY Masuk DPR, Ini Latar Belakang Mereka
Indonesia
Hakim Senior Meninggal Sendirian di Kosan, KY Ingatkan Penempatan MA Pertimbangkan Aspek Keluarga
KY khususnya menyoroti dimensi psikologis hakim rentan tekanan psikis akibat beban perkara tinggi, kondisi kesejahteraan, serta jarak dengan keluarga.
Wisnu Cipto - Jumat, 14 November 2025
Hakim Senior Meninggal Sendirian di Kosan, KY Ingatkan Penempatan MA Pertimbangkan Aspek Keluarga
Indonesia
Rumah Hakim PN Medan Diduga Terbakar akibat Penanganan Perkara, KY Minta Polisi Tangkap Pelakunya
Khamozaro memang sedang menangani perkara yang menarik perhatian masyarakat di Sumatra Utara.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Rumah Hakim PN Medan Diduga Terbakar akibat Penanganan Perkara, KY Minta Polisi Tangkap Pelakunya
Indonesia
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Tom Lembong menyampaikan apresiasinya kepada segenap jajaran Komisi Yudisial yang telah mengundang dirinya untuk memberikan keterangan sebagai tindak lanjut atas laporannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Oktober 2025
Hakim Pengadil Tom Lembong Bakak Disidang KY di Akhir Bulan, Tom Sampaikan Apresiasi
Indonesia
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, ngotot akan tarik anggaran MBG jika masih tak terserap hingga Oktober 2025.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ngotot Mau Tarik Anggaran MBG, jika Masih tak Terserap hingga Oktober
Indonesia
KY Umumkan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR untuk Uji Kelayakan
Komisi Yudisial telah mengumumkan 13 calon hakim agung dan tiga hakim ad hoc HAM. Semuanya akan menjalani uji kelayakan.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
KY Umumkan 13 Calon Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc HAM ke DPR untuk Uji Kelayakan
Indonesia
Tom Lembong Laporkan 3 Hakim Ke KY, Komisi III DPR: Beliau Memiliki Hak untuk Melapor
Sebagai warga negara, Tom memiliki kebebasan untuk mencari keadilan melalui mekanisme yang sah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 12 Agustus 2025
Tom Lembong Laporkan 3 Hakim Ke KY, Komisi III DPR: Beliau Memiliki Hak untuk Melapor
Bagikan